Tinta Media - Pengamat Kebijakan Publik DR. Deni M. Danial, S.Sos., M.M. mengatakan ada sepuluh permasalahan dalam persoalan pupuk subsidi.
"Permasalahan pupuk subsidi tadi dikatakan ada faktor pasokan yang berkurang kemudian distribusi yang tidak benar dan data pengguna yang tidak tepat hanya sedikit permasalahannya. Lebih mendalam lagi, sebenarnya persoalannya ada sepuluh permasalahan," ungkapnya dalam Kabar Petang: Krisis Pupuk, Krisis Pangan. Sabtu (20/5/2023 ) di kanal Youtube Khilafah News.
Pertama, adalah subsidi yang diserap itu ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh petani tapi oleh yang lain. "Misalkan pengecer atau yang lain yang bukan petani murni apalagi yang sudah terdata sebagai penerima pupuk bersubsidi," tuturnya.
Kedua, ia mengatakan bahwa pemerintah memang untuk mengontrol itu membuat kartu petani tetapi kartu tani itu antara jumlah kartu yang dibuat dengan distribusi pupuknya itu berbeda jauh, contohnya yang terdaftar itu seratus orang tapi yang dapat lima puluh orang.
Ketiga, harga lebih mahal. Walaupun memang disubsidi tapi tetap harga juga akhirnya mahal. Harga hampir dua kali lipat apalagi setelah ada peristiwa perang Ukraina Rusia. Sehingga harga yang lebih mahal walaupun itu pupuk bersubsidi akhirnya menghasilkan produk pangan itu semakin susah bagi masyarakat.
"Setelah itu susah menjualnya dan sebagainya. Tidak seimbang kenaikan harga dengan penghasilan produksi. Pemerintah harus punya kebijakan tertentu terkait dengan hal itu," tegasnya.
Keempat, perdagangan pupuk bersubsidi antar daerah itu banyak ilegal. Ternyata banyak yang ilegal jadi menjual belikan pupuk bersubsidi dengan harga mahal. "Itu kan ilegal padahal harusnya misalkan setengahnya tapi ini bahkan melebihi HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.
Kelima, ketersediaan pupuk itu ternyata kadang-kadang tidak sesuai dengan musim tanam yang diterapkan oleh petani. "Harusnya tersedia itu banyak bulan Agustus. Tetapi justru yang banyak itu sebelumnya atau sesudahnya jadi tidak ada gunanya bagi petani", sesalnya.
Keenam, banyak manipulasi data usulan pengajuan pupuk bersubsidi, jadinya banyak data yang dipalsukan. "Permasalahan tidak hanya di data pupuk subsidi tapi juga data yang lain sebagainya," ujarnya.
Ketujuh, ada permainan di pengecer. Hal seperti itu dianggap resmi yang ternyata dia menjual bebas pupuk subsidi. Bahkan tanpa mengacu pada daftar kartu tani dan kartu tani dipegang oleh pengecer bukan oleh si petaninya itu sendiri.
Kedelapan, permasalahannya adalah masih di pengecer resmi. "Dia menjual pupuk bersubsidi tadi di atas HET (harga eceran tertinggi) yang seharusnya adalah dijual pada batas HET, ini malah di atas," imbuhnya.
Kesembilan, dia menjelaskan masih pengecer. Ternyata ketika menjual pupuk yang bersubsidi itu ada paket yang lain produk pertanian yang lain. "Misalkan saya menjual pupuk urea dengan harga sekian tapi bapak harus beli produk pertanian yang lain. Akhirnya ini membebani petani. Kecurangan dari para pengecer," ujarnya.
Kesepuluh, mungkin inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah khususnya. "Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pemerintah seringkali mendapatkan data yang berbeda soal pertanian salah satu ini kata beliau cukup membuat gaduh dan banyak pihak kedodoran," pungkasnya. [] Muhammad Nur
