Tinta Media - Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa pembangunan pusat latihan atletik di Pangalengan berjalan dengan kondusif. Surat perizinan lahan untuk fasilitas tersebut juga sedang diurus. Pernyataan itu disampaikan Dadang usai menghadiri rapat koordinasi pembangunan pusat latihan atletik Pangalengan di Ruang Rapat Kementerian Koordinasi (Rakor) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia (RI), Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023). Rakor tersebut dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan dihadirkan pula unsur kementerian lainnya yaitu PUPR, BUMN, dan Kemenpora RI.
Berbagai proyek pembangunan infrastruktur dalam kapitalisme sejatinya bukan untuk kemaslahatan rakyat, karena pada dasarnya paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme selalu berfokus pada kepentingan dan manfaat untuk segelintir orang saja. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan proyek dengan segala daya, tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan ketika keharmonisan lingkungan menjadi rusak dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana, entah itu dalam pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan olahraga. Apalagi jika pembangunan tersebut dananya berasal dari utang, sudah pasti rakyatnya lagi yang akan menanggung beban.
Tujuannya mungkin bagus, untuk memajukan olahraga atau apa pun namanya, tetapi sering tidak selaras dengan kenyataan. Sering kali terjadi konflik antara pemilik lahan yang akan digusur dengan pemerintah. Rakyat sering kali hanya diberi janji-janji manis, tetapi ujung-ujungnya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Terkadang ganti rugi pembayaran lahan tidak sesuai harapan.
Oleh karena itu, pengkajian secara mendalam harusnya perlu dilakukan oleh jajaran pemerintah, mengingat lahan hijau yang merupakan daerah resapan harus dijaga keharmonisannya. Sebab itu, menjadi hal penting yang harus diperhatikan karena semua akan berimbas pada memburuknya kondisi lingkungan yang bisa mengakibatkan terjadinya banyak bencana, seperti banjir dan tanah longsor.
Apalagi, Pangalengan adalah daerah rawan longsor. Jangan hanya karena ingin memajukan bidang olahraga, justru membuat masalah baru bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
Bahkan, bukan hal yang aneh bahwa sistem hari ini sangat rentan terhadap maraknya tindak korupsi. Hal ini karena agama dipisahkan dari kehidupan sehingga hanya ada dalam ranah ibadah ritual saja. Jadi, wajar jika sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program atau proyek apa pun.
Sebuah rencana sistematis ini sebenarnya bukan hal baru dalam sistem kapitalisme. Mereka, para intelektual yang punya modal akan selalu ada di balik layar. Karena sejatinya, negara hanya menjadi regulator para pemilik modal saja. Akibatnya, rakyat akan selalu ada dalam posisi yang lemah.
Inilah buah dari penerapan sistem demokrasi yang tidak akan pernah bisa menjadi solusi hakiki bagi masyarakat karena memang bukan berasal dari Allah, melainkan aturan buatan manusia. Aturan ini lahir berdasarkan akal manusia yang terbatas. Mana mungkin bisa menjadi solusi tepat bagi manusia?
Berbeda dengan sistem/aturan buatan Allah Swt. yang sempurna. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allahlah yang tahu solusi semua permasalahan manusia.
Islam mengatur masalah tata kelola lahan dan masalah insfratruktur sesuai syariat Islam.
Seorang khalifah adalah pemimpin/ pengurus umat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Keimanan yang kokoh akan membuahkan perilaku yang terpuji dan merasa takut pada Allah Swt. Ini sangat berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler hari ini.
Khalifah akan betul-betul memperhatikan masalah pembangunan di berbagai bidang dengan tata kelola sesuai aturan Islam. Semua diatur secara detail oleh seorang
khalifah/pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab.
Khalifah akan serius dan tidak asal-asalan dalam mengatur tata ruang wilayah agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya sehingga tidak ada rakyat yang dirugikan.
Karena itu, saatnya kita beralih pada aturan Islam yang diridai Allah sehingga akan mendatangkan kemaslahatan untuk seluruh alam. Tidaklah akan terwujud kesejahteraan rakyat hingga penerapan syariah secara kaffah diterapkan dalam kehidupan dengan adanya institusi negara khilafah Islamiyyah.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media
