Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menilai penerapan sistem kapitalisme saat ini hanya menjadikan rakyat sebagai pasar.
"Mirisnya pemerintah yang menerapkan sistem kapitalisme hanya menjadikan rakyat sebagai pasar," ujarnya dalam program Serba-serbi MMC: 20 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang, Kapitalisme Membuka Celah Bisnis Haram Ini? Sabtu (6/5/2023) di kanal Youtube Muslimah Media Center.
Menurutnya, negara telah berubah menjadi negara bisnis yang melihat segala sesuatunya hanya dari besaran transaksi, sebab kapitalisme memandang bahwa sumber kebahagiaan adalah teraihnya kekayaan materi sebesar-besarnya.
"Negara dalam sistem kapitalisme telah berubah menjadi pelayan kepentingan oligarki dan pemilik modal, bukan kepentingan rakyat. Rakyat justru dibiarkan dieksploitasi demi mendapatkan keuntungan meski mereka mengklaim hasilnya akan masuk negara, namun faktanya harta tersebut hanya dinikmati para pemangku kebijakan melalui jalan korupsi," sesalnya.
Hingga kini pemerintah Indonesia sendiri dinilainya belum bisa menjamin kesejahteraan warganya dengan lapangan kerja yang memadai, puluhan juta rakyat begeri Ini masih hidup di bawah garis kemiskinan, infrastruktur pun masih belum dinikmati secara merata oleh masyarakat, sementara harga kebutuhan pokok, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan transportasi terus melambung.
"Tak heran rakyat berpikir untuk mencari peruntungan di negara lain meskinya nyawa taruhannya," jelasnya.
Persoalan perdagangan orang yang kerap terjadi dalam sistem kapitalisme, hanya akan selesai jika sistem Islam diterapkan. "Dalam sistem Islam negara adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya, negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan masyarakat hingga individu per individunya," ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam Islam tanggung jawab negara diserahkan kepada kepala negara yaitu khalifah sebagai Imam atau pemimpin dari kaum muslimin sebagai raa'in kepala negara harus melindungi rakyatnya dari segala marabahaya Rasulullah Saw bersabda "Imam adalah Rain atau penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari).
Narator menuturkan, khalifah dan aparatnya harus melayani kebutuhan masyarakat sesuai syariat Islam, seperti jaminan kebutuhan pokok, mengentaskan kemiskinan, menjamin keamanan, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.
"Khilafah menjamin kesejahteraan warga negaranya dengan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas, hal ini akan sangat mudah bagi Khilafah yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menempatkan sumber daya alam sebagai kepemilikan umat yang wajib dikelola negara. Melalui penerapan konsep ini saja, akan terbuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat, para pencari nafkah yakni laki-laki pun akan mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya. Alhasil setiap individu akan terjamin sandang, pangan, dan papannya," bebernya.
Penerapan konsep ini, katanya, sebenarnya akan secara langsung menutup celah bisnis haram seperti perdagangan orang, karena Khilafah begitu memudahkan rakyat mendapatkan pekerjaan yang layak.
"Khilafah Islam tidak menoleransi prinsip bisnis ala kapitalisme termasuk perdagangan orang, setiap bisnis harus berlandaskan ketentuan syariat," tegasnya.
Menurutnya, khilafah juga tidak akan menjadikan pengiriman pekerja migran sebagai sumber devisa negara. Khilafah akan menjatuhkan sanksi keras dan tegas kepada sindikat atau pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Sanksi akan dijatuhkan sesuai keterlibatan dan kejahatan yang mereka lakukan dan berdasarkan syariat Islam.
"Penerapan hukum Islam secara utuh di bawah institusi Khilafah Islam inilah yang akan menyelesaikan masalah perdagangan orang," pungkasnya.[] Sri Wahyuni
