Tinta Media - Agar tidak muncul pertanyaan berulang seputar preferensi politik pejuang Khilafah, maka tulisan ini dibuat. Pertama, agar tidak ada salah duga. Kedua, agar tetap menjaga ukhuwah dalam perbedaan visi politik.
Yang perlu ditegaskan, rakyat tidak perlu terlalu habis-habisan mendukung Capres tertentu, dan menyerang Capres yang lain. Karena perseteruan di kalangan elit itu bisa selesai dengan berbagi kekuasaan, sementara perbedaan di kalangan rakyat mewariskan legacy dendam.
Contohnya, anda yang dahulu kontra Jokowi dan mendukung penuh Prabowo boleh jadi masih menyimpan dendam atas kekalahan, sekaligus memendam dendam atas pengkhianatan. Anda tidak terima dengan kemenangan Jokowi, sekaligus anda tidak ikhlas dengan pengkhianatan Prabowo.
Sementara Jokowi dan Prabowo telah berdamai dan segera berbagi kekuasaan, sesaat setelah pengumuman MK tentang ditolaknya gugatan Prabowo. Anda tidak perlu merasa Prabowo membela Anda karena membawa perkaranya ke MK, itu hanya tehnik agar Prabowo tidak disalahkan dan agar kemenangan Jokowi yang dianggap curang dibersihkan melalui putusan MK.
Dan peristiwa semacam ini, akan berulang menimpa kepada siapapun yang mendukung Capres manapun. Maksudnya, dukung mendukung Capres bisa berujung kekecewaan. Kecewa karena kekalahan, bahkan kecewa karena pengkhianatan.
Dan hari ini, anda mempertanyakan dimana posisi pejuang Khilafah? Mendukung Capres mana?
Sebenarnya, adalah hak konstitusional bagi segenap warga negara -termasuk pejuang Khilafah- untuk melabuhkan dukungannya. Pejuang Khilafah berhak mendukung Anies Baswedan, mendukung Ganjar Pranowo maupun mendukung Prabowo Subianto.
Ketika ketiga nama ini nantinya ditetapkan sebagai Capres definitif oleh KPU, maka pejuang Khilafah juga berhak secara bebas memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau nyoblos Prabowo Subianto. Hanya saja, asas Pemilu itu LUBER, yang paling penting 'rahasia' karena pilihan itu dilakukan secara tertutup didalam bilik suara. Tak ada seorang pun yang mengetahui pilihan pemilih lainnya.
Jadi bisa saja, orang yang gembar gembor dukung Anies, saat di TPS nyoblos Ganjar. Begitu juga yang dukung Prabowo, milih ganjar. Semua serba rahasia. Kalaupun akhirnya Ganjar menang Pilpres, suaranya bisa saja juga 'dirahasiakan'.
Sebab, suara yang bisa dikontrol itu hanya yang di TPS. Saat kotak suara itu tour ke kecamatan, kabupaten, hingga jumlah suaranya masuk tabulasi nasional, TAK SEORANG PUN TAHU, KARENA PROSESNYA JUGA SANGAT RAHASIA, HANYA TUHAN DAN PETUGAS KPU SAJA YANG TAHU. Problemnya, kredibilitas KPU dipertanyakan.
Lanjut,
Kalaupun pejuang Khilafah, bahkan warga negara Indonesia tidak memilih Anies, Prabowo maupun Ganjar, itu juga diperkenankan oleh konstitusi. Hingga saat ini, memilih adalah hak bukan kewajiban. Jadi, terserah kepada rakyat mau menggunakan haknya, atau tidak. Bahkan, mengambil pilihan untuk tidak memilih, itu juga hak.
Adapun pejuang Khilafah jelas berjuang untuk Islam, untuk menegakkan syariat Islam dalam institusi Khilafah. Jadi, pejuang Khilafah tidak pernah berjuang untuk individu tertentu siapapun itu, sehingga tidak akan pernah dikecewakan atau dikhianati oleh sosok tertentu, siapapun orangnya.
Kalau ada dampak, baik peningkatan elektabilitas atau penurunan elektabilitas karena aktivitas pejuang Khilafah, itu hal yang lumrah. Wajar. Jangan buruk muka cermin dibelah.
Kalau kita bicara solusi bangsa, tentulah syariat Islam dan Khilafah layak menjadi solusi bagi negeri ini. Kapitalisme saja dibiarkan mengatur negeri ini, kenapa Islam dilarang? didiskriminasi?
Setiap orang akan berjuang dan berkorban untuk sesuatu yang diyakininya. Khilafah diperjuangkan oleh pejuang Khilafah, karena mereka meyakini kebenarannya, meyakini akan kembali tegak di muka bumi.
Jadi, tak mungkin pejuang Khilafah meyakini sistem demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan warisan barat akan menyelamatkan negeri ini. Lagipula, berjuang untuk Islam, untuk syariah & Khilafah jelas diridloi dan mendapat pahala dari Allah SWT. Memperjuangkan Capres terbukti kecewa bahkan sampai dikhianati. Masih mau, menjadi tumbal demokrasi? [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
https://heylink.me/AK_Channel/
