Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengungkapkan bahwa demokrasi pasti melahirkan satu sistem perampokan yang disebut kleptokrasi.
"Sehingga memang demokrasi itu akhirnya akan menghasilkan satu sistem yang disebut dengan kleptokrasi, sistem perampokan," ujarnya kepada Tinta Media, Jumat (12/5/2023)
Dan akhirnya, menurutnya yang diuntungkan dari sistem ini adalah DPR dan penguasa Eksekutif. "DPR dan bandar, tiga inilah gelindan yang menghasilkan apa yang disebut itu dengan oligarki," paparnya.
Oligarki itulah, tambahnya, yang pasti akan menghasilkan kleptokrasi, negeri para perampok. Dan hari ini inilah yang terjadi di negeri kita. "Jadi apa yang diharapkan di sistem demokrasi?" sarkasnya.
Ia memaparkan bahwa banyak orang menyangka fenomena mahalnya mahar menjadi bacaleg ini terjadi karena proporsional terbuka, sehingga berbiaya tinggi. "Loh di proporsional tertutup pun akan terjadi demikian, malah lebih mudah lagi. Para kapitalis mengendalikan sistem. Apa yang terjadi pada Orde Baru dulu kan proporsional tertutup," jawabnya.
Dengan proporsional tertutup, sambungnya, akhirnya partai yang berkuasa, anggota DPR yang berkuasa, eksekutif yang berkuasa, dan merekalah yang mengendalikan semuanya.
"Nah, inilah negara korporatuklasi yang ujungnya kreptoklasi, perampokan. Ujungnya yang dirugikan siapa? Ya, rakyat gitu," kesalnya.
Agung juga menceritakan, sistem yang terus dijalankan di muka bumi ini ada yang aristokrasi. Aristokrasi itu sistem monarki kerajaan. Namun kemudian sistem aristokrasi ini dianggap kurang bagus pada masanya. Lalu orang berpikir untuk mewujudkan aturan dengan sistem demokrasi.
"Akan tetapi akhirnya sistem demokrasi seperti kita hadirkan tadi menghasilkan kleptokrasi," ulasnya.
Sistem Alternatif
Agung menyatakan jika ada yang mempertanyakan adakah sistem alternatif dari semua sistem tadi, maka menurutnya poin dasar berupa kedaulatan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Dalam demokrasi, ia menguraikan, kedaulatan atau sovereignty di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan, atau manusia yang menentukan (asy syiadah lisy sya'bi). Ruang inilah yang menyebabkan akhirnya sistem itu berjalan sesuai dengan nafsu manusia.
"Nah, ketika sistem itu berjalan sesuai dengan nafsu manusia, terjadi seperti sekarang ini, demokrasi," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menyimpulkan jika dibutuhkan satu sistem yang betul-betul menjadikan kedaulatan di tangan Yang Maha Segala-galanya betul-betul adalah berlaku di tengah kita.
"Asy syiyadah lisy syari', kedaulatan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang menetapkan hukum itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menetapkan bagaimana ekonomi berjalan Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan bagaimana hukum diterapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penentunya, kedaulatan di tangan Allah," ungkapnya.
Kalau kedaulatan di tangan Allah, ulasnya, maka setiap pemimpin siapapun, itu tidak dikasih cek kosong. Dia dipilih untuk menjalankan hukum syariat Allah.
Ia juga mengungkapkan, "kita tahu sendiri hukum syariat Allah itu masya Allah, luar biasa, memberikan kemaslahatan buat kita semua, contoh tadi itu dalam kepemilikan. Islam punya apa yang disebut dengan kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini ya seluruh barang-barang yang memang hajat hidup orang banyak dikuasai oleh umum dan digunakan untuk makmur, makmur-makmurnya kemakmuran rakyat."
Ia mengingatkan pembaca pada apa yang pernah disampaikan oleh Abraham Samad, misalnya, kasus terkait dengan masalah ilegal mining saja. Kalau korupsi di ilegal mining itu benar, maka per kepala itu bisa dapat 20 juta, tanpa kerja. "Anda bisa bayangkan bagaimana kayanya negeri ini!" Serunya.
Namun ia menyayangkan persoalannya kemudian harta itu yang dimiliki oleh segelintir orang yang disebut dengan para oligar atau para kapitalis.
Di sisi lain, sambungnya, Allah pasti akan memberikan sistem yang bermaslahat untuk semuanya. Sehingga kalau disebut alternatif dari demokrasi itu sistem Islam.
"Sistem yang para pemimpin dipilih bukan dengan cek kosong, tapi dengan cek isi untuk menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin penting yang ada," bebernya.
Ia menuturkan, dalam Islam pemimpin yang dipilih bukan seperti cek kosong, sehingga orang boleh melakukan apapun juga sesuai dengan kehendak hatinya. Jika seperti itu, akhirnya terjadilah kleptokrasi seperti sekarang.
"Oleh karena itu, sistem yang baik itu sistem yang dari Allah subhanahu wa taala. Dan itulah sistem Islam yang berlandaskan pada Alquran, as-sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Dan itu semuanya hanya akan terwujud dengan tegaknya Khilafah islamiyah," pungkasnya. [] Wafi
