“Jadi, salah satunya memang kegagalan dan kemudian lepas tanggung jawab. Padahal, kalau kita lihat sebenarnya sektor kesehatan ini mulai dari hulu sampai hilir mestinya adalah tanggung jawab dari negara," ujarnya dalam program Kabar Petang: Gaspol! Rame - Rame Tolak RUU Kesehatan Kamis (4/5/2023) di kanal YouTube Khilafah News.
Menurutnya, negara itu yang menyediakan pendidikan kesehatan mulai dari pendidikan dokter, pendidikan perawat, dan sebagainya. "Tapi kan banyak sekali yang kemudian dilimpahkan kepada swasta,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak diberikan kualitas yang cukup mumpuni oleh negara dan jumlah dokter yang ada tidak sebanding dengan jumlah pasiennya yang banyak.
“Di kota-kota aja pasien itu masih numpuk apalagi kemudian di daerah-daerah. Nah ini sebenarnya adalah tanggung jawab dari pemerintah, organisasi profesi itu tanggung jawabnya adalah meregulasi kemudian membina anggota-anggotanya,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga merupakan indikasi negara lepas tanggung jawab untuk menyehatkan masyarakat dan termasuk juga terkait pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Itu tanggung jawab negara bukan tanggung jawab organisasi profesi. Nah ini kemudian wacana yang dikembangkan seolah-olah semuanya salahnya organisasi profesi kemudian organisasi profesi di breidel. Dihilangkan wewenang-wenangnya kemudian semuanya diambil negara,” ujarnya.
Akar Masalah
Mustakim menjelaskan bahwa akar masalah di bidang kesehatan adalah ideologi yang dianut negara yaitu kapitalisme. Ideologi kapitalis memandangan bahwa kesehatan itu adalah komoditas. Maka semuanya itu dilakukan secara swasta tetapi catatannya adalah swasta yang professional.
“Nah kalau di Indonesia ini kan setengah-setengah. Dikatakan kapitalis nggak mau. Dikatakan sosialis ya nggak mau. Dikatakan religius juga nggak mau. Justru bukannya mendapatkan solusi yang komplit, justru mendapatkan masalah yang komplit. Mau ditarik swasta ditarik ke arah yang komersil juga nggak bisa karena masyarakatnya masih menganggap ini adalah sosial kemudian mau ditarik sosial murni juga nggak pemerintah juga nggak mau mendanai,” jelasnya.
Solusi
Menurutnya, solusi persoalan ini adalah mencari ideologi yang benar. Menurutnya, ideologi yang benar adalah ideologi yang berasal dari zat yang Maha benar yaitu Islam.
“Ideologi Islam memberikan pandangan bahwa kebutuhan mendasar dari masyarakat yaitu salah satu diantaranya adalah kesehatan, yang lain adalah pendidikan dan keamanan," tuturnya.
Ia mengatakan, kebutuhan mendasar dari sebuah masyarakat ini mestinya adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanannya secara gratis. "Kalau misalnya nggak bisa gratis, ya secara terjangkau dan berkualitas dan merata,” pungkasnya.[] Prama AW
