Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menilai ketidakstabilan harga telur di negeri ini tidak lepas dari penguasaan industri peternakan dari hulu hingga hilir oleh korporasi raksasa merupakan dampak dari penerapan sistem kapitalisme neoliberal.
"Ketidakstabilan harga telur di negeri ini tidak lepas dari penguasaan industri peternakan dari hulu hingga hilir oleh korporasi raksasa," ujarnya dalam Serba-serbi MMC: Harga Telur Melonjak, Tak Ada Kestabilan Harga dalam Sistem Kapitalisme. Rabu (24/5/2023)
Sebab menurutnya, korporasi raksasa inilah yang menguasai sektor produksi pakan ternak yang sebagian besar berasal dari negara asing. Korporasi ini adalah pemain kuat dan besar, akibatnya mau tidak mau peternak lokal memang harus membeli pakan bahkan benih ayam dari korporasi besar ini.
"Inilah dampak penerapan sistem kapitalisme neolibral, sistem ini telah memberikan dominasi kepada para pemodal yaitu perusahaan-perusahaan raksasa untuk menguasai hajat masyarakat," ungkapnya.
Di sisi lain ia menambahkan, tata kelola sektor peternakan di bawah sistem kapitalisme hanya menjadikan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator masuknya korporasi-korporasi raksasa yang telah nyata mematikan usaha para peternak lokal,"Pemerintah yang menerapkan sistem ini telah mengabaikan hak rakyat sekaligus tanggung jawabnya sebagai pengurus urusan rakyat," jelasnya.
Saat ini ia menegaskan, umat membutuhkan negara yang menjamin kestabilan harga dan memastikan setiap individu mampu mengakses kebutuhan pangannya dengan mudah, murah, bahkan gratis, negara tersebut adalah negara Khilafah yang menerapkan sistem Islam Kaffah. Rasulullah Saw pernah bersabda "Imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya," (HR. Muslim dan Ahmad)
"Dari hadis ini, Islam memandang bahwa semua tanggung jawab berkaitan pemenuhan pangan masyarakat mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat, hingga terpenuhinya gizi masyarakat berada di tangan negara, sebab negaralah yang ditetapkan oleh Islam untuk menjadi pengurus bagi rakyatnya, untuk mewujudkan semua itu negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam dan juga akan mengatur usaha peternakan ini dengan menggunakan paradigma syariat Islam," bebernya.
Negara tidak akan membiarkan adanya dominasi perusahaan integrator seperti hari ini, apalagi perusahaan tersebut juga bisa mengendalikan jumlah produksi dan bahkan juga mengendalikan harga pasar. "Negara lah yang bertanggung jawab untuk menjamin agar sarana produksi peternakan bisa didapatkan dengan mudah dan harga yang terjangkau bahkan bisa jadi negara akan menggratiskan untuk para peternak yang tidak mampu," jelasnya.
Negara juga akan membangun infrastruktur yang mendukung usaha peternakan tanpa unsur komersialisasi sehingga para peternak akan mudah mengangkut produk-produk tanpa terbebani biaya angkut. Negara akan meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan secara tegas kepada para pelaku pasar yang curang seperti melakukan penimbunan barang dan praktik kartel riba.
"Alhasil praktik-praktik harga yang terbentuk di pasar benar-benar wajar dan mengikuti prinsip permintaan dan penawaran dengan tata kelola yang sesuai dengan syariat Islam," simpulnya.
Petani akan bisa mendapatkan kesejahteraan dari usaha yang dijalankannya dan disaat yang sama masyarakat akan bisa mendapatkan harga bahan pangan yang lebih terjangkau.
"Demikianlah urusan pangan yang dikelola dengan sistem Islam di bawah institusi Khilafah akan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan bagi tiap individu rakyat," pungkasnya.[] Sri Wahyuni
