Tinta Media - Terkait mobil listrik yang anggarannya nyaris 1 milyar, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) menilai bahwasannya kebijakan itu menyakiti perasaan dan menyengsarakan rakyat.
“Kita menyayangkan kebijakan Kementerian Keuangan saat ini malah dinilai banyak pihak menyakiti perasaan dan menyengsarakan rakyat kecil,” ujarnya dalam acara program aspirasi: Anggaran Mobil Listrik Nyaris 1 Miliar, Pejabat Dibikin Senang Mulu? Senin (15/5/2023) di kanal Youtube Justice Monitor.
Menurutnya, hal ini karena pemerintah menikmati keringat rakyat kecil lewat pajak kemudian menjadikan APBN untuk memberikan banyak fasilitas kepada para pejabat di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit.
“Apakah patut kebijakan tersebut diambil, apakah cocok pemerintah mementingkan subsidi untuk rumah tangga mampu, apalagi masih banyak rakyat yang belum memenuhi standar makanan bergizi dan prevalensi stunting balita Indonesia masih tinggi,” katanya.
Dia menilai kebijakan ini keluar dari batas kepatutan mandat utama konstitusi dan bernegara Republik Indonesia yakni mengentaskan rakyat dari kemiskinan.
Menurutnya, seharusnya yang menjadi pertimbangan utama pemerintah adalah kebijakan yang diprioritaskan. Terlebih lagi sejumlah teknologi penting termasuk otomotif masih dikuasai oleh pelaku-pelaku industri luar negeri.
“Ada hal penting yang harus dijadikan prioritas oleh pemerintah salah satunya, misalnya pupuk yang masih dikeluhkan masyarakat, dan petani misalnya, juga masalah pupuk yang membuat para petani mengeluh, harga BBM juga Masih mahal, serta biaya pembangunan IKN nusantara yang menjadi beban rakyat. Walhasil pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi mobil listrik ini,” pungkasnya. [] Setiawan Dwi
