Tinta Media - Pakar Hukum dan Tokoh Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.H. menegaskan bahwa karakter negara Bandit tidak mungkin bisa bebas dari pajak.
“Tidak mungkin negara membiayai kebutuhan dan kepentingan itu tanpa pajak, yang saya sebut sebagai negara bandit atau negara preman,” tegasnya dalam acara live streaming: Mungkinkah Indonesia Menjadi Negara Maju Tanpa Pajak? Ahad (12/3/2023) di kanal YouTube Dakwah Jateng.
Menurutnya, secara historis kekuasaan negara bandit bermula dari kekuatan fisik untuk merampok, menjarah, dan merusak.
“Bandit dengan kekuatan fisik tugasnya merampok, menjarah, merusak kota dan desa. Intinya bagaimana bisa mendapatkan duit (uang),” jelasnya.
Ia mengungkapkan, seraya merujuk pada pendapat Mancur Olson tentang konsep Roving Bandit Theory, yang kekuasaannya bersifat anarki, tanpa aturan dan berpindah-pindah. Namun konsep ini berubah nama menjadi Stationary Bandit, jika para bandit ini bersifat menetap.
Prof. Suteki melanjutkan, jika bandit ini menjadi pintar lalu pemikirannya bertransformasi, maka mereka akan membuat aturan yang digunakan untuk mendapatkan uang.
“Contohnya dengan membuat aturan tentang pajak. Yang intinya kalau tadi bandit, palak. Nah negara sekarang sudah dengan pajak,” tandasnya.
Apalagi sejak revolusi Perancis, menurutnya, seluruh negara di dunia dibuat menganut satu sistem yang sama yaitu Demokrasi. Dengan sistem Demokrasi inilah maka aturan-aturan tentang pajak tersebut dapat dibuat.
“Maka pajak bagi negara bandit adalah sebuah keniscayaan dan kepastian seperti yang dikatakan oleh Benjamin Fanklin: The only certain things in life are death and taxes (Sesuatu yang pasti di dunia ini hanyalah kematian dan pajak),” pungkasnya. [] Tommy Indrakusuma
