Tinta Media - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Panjaitan terkait utang dan pembangunan proyek strategis ditujukan untuk rakyat, dibantah Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuw1ardana.
"Situasi ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini berpotensi membuat rakyat itu kian tercekik. Di mana logikanya bahwa utang itu tidak berdampak kepada rakyat bahkan kondisi rakyat yang terbebani dengan pajak yang juga terus merangkak naik," ungkapnya dalam program aspirasi: Soal Utang Kereta Cepat, Luhut: Kok Rugikan Negaramu Sih, di kanal Youtube Justice Monitor, Senin (17/4/2023).
Menurutnya, di kesempatan lain, Menteri Luhut juga pernah menjelaskan bahwa beberapa utang yang pemerintah tarik adalah untuk mendanai proyek strategis.
Tambahnya, tak hanya itu, Luhut juga menyatakan bahwa utang dan pembangunan proyek strategis itu juga ditujukan untuk rakyat.
"Situasi ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini berpotensi membuat rakyat itu kian tercekik. sejumlah kebijakan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat rakyat harus banting tulang. Di mana logikanya bahwa utang itu tidak berdampak kepada rakyat bahkan kondisi rakyat yang terbebani dengan pajak yang juga terus merangkak naik,"ungkapnya.
Menurutnya, melayani rakyat dengan melakukan pembangunan adalah kewajiban negara. "Pak Luhut tidak perlulah sesumbar bahwa utang itu juga untuk rakyat. Selain menunjukkan sikap setengah hati melayani rakyat juga menunjukkan lemahnya posisi negara dalam menjalankan tugasnya mengurusi rakyat," ujarnya.
Agung mengungkap, proyek kereta cepat yang pendanaannya sebagian besar dari utang sesungguhnya berpotensi akan lebih banyak menguntungkan pelaku bisnis.
"Lalu rakyat mana yang mendapatkan untung dari proyek strategis pemerintah itu? Siapa lagi yang bakal terbebani dengan pinjaman berikut bunganya jika bukan rakyat yang dituntut membayarnya dengan tarikan pajak. Belum lagi uang negara yang notabene bisa digunakan untuk memenuhi hajat publik yang lebih penting malah akan tersedot untuk membiayai proyek tersebut," bebernya.
Menurutnya, agar pemerintah muhasabah diri. "Pak Jokowi, Pak Luhut agar proyek-proyek seperti ini dihentikan dan fokus pada memakmurkan rakyat, melayani rakyat dengan sepenuh hati," pungkasnya.[] Amar Dani
