Tinta Media - Direktur Institut Literasi Khilafah dan Indonesia (ILKI), Septian AW mengatakan bahwa penghapusan kurikulum sejarah Islam di India mengkonfirmasi bahwa rezim Modi memiliki sikap Islamofobia.
"Hal ini mengkonfirmasi bahwa rezim Modi ini memang memiliki sikap Islamofobia," ujarnya dalam acara Kabar Petang: Kurikulum Jejak Politik Islam Dilenyapkan Rezim Modi? Senin (17/04/2023) di kanal YouTube Khilafah News.
Menurutnya, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Modi terhadap instrumen umat Islam India yang selalu memunculkan kontroversi.
"Salah satunya adalah undang-undang kewarganegaraan. Pemerintah India memberikan kewarganegaraan bagi pengungsi non-muslim dari negara-negara tetangga tapi namun bagi yang muslim justru terjadi diskriminasi," ungkapnya.
Bahkan pernah, ujar Septian, rezim Modi menghapus status otonomi daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. "Khususnya di Jami dan Kashmir yang penduduknya mayoritas muslim," bebernya.
Modi juga pernah, lanjut Septian, mengeluarkan kebijakan untuk memperketat pengawasan terhadap masjid dan madrasah yang dianggap radikal oleh pemerintah india.
"Termasuk kebijakan untuk memperketat masjid dan madrasah yang dianggap radikal," lanjutnya.
Ia mengatakan, kebijakan-kebijakan kontroversial inilah yang kemudian membuat banyak pengamat politik melihat bahwa memang Modi dan partainya ini memiliki sikap diskriminatif terhadap umat Islam India.
"Hal inilah yang kemudian membuat para pengamat melihat bahwa Modi dan partainya yaitu Bharatiya Janata memiliki pandangan Islamofobia dan sikap diskriminatif terhadap umat Islam India," pungkasnya.[] Muhammad Ikhsan Rivaldi
