Tinta Media - Korupsi di negeri ini tiada henti, bahkan di bulan suci. Tertangkapnya Bupati Meranti dan kasus korupsi pejabat lain yang terkuak beberapa pekan ini menunjukan bahwa korupsi bagai gurita yang terus membelit.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membekuk Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang sempat viral setelah menyebut Kementerian Keuangan 'setan' dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus, yakni dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan.
"KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN, ini kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus kepala cabang PT TN, kemudian MFA auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau," tegas Alexander dikutip dari Detik, Rabu (12/4/2023). Cnbnindonesia.com
Korupsi terjadi tidak hanya di level atas, seperti bupati, tetapi sampai tingkat desa pun tak luput dari penyelewengan uang rakyat dan negara. Seperti kasus pungutan uang BLT/bantuan langsung tunai, sudahlah masyarakat dapatnya sedikit, masih dipotong dengan alasan administrasi dan lainnya.
Kita harus jujur, banyaknya korupsi karena sistem yang diterapkan adalah demokrasi kapitalisme. Dalam sistem ini, untuk meraih kursi jabatan, seseorang harus punya modal besar. Adanya banyak suara akan menghantarkan pada kekuasaan. Pada level ini, calon penguasa bermain mata dengan para pemilik modal. Ketika modal besar yang dikeluarkan tak sebanding dengan gaji yang didapat, korupsi menjadi jalan pintas untuk menutupi semuanya.
Dalam sistem ini, agama tidak diberi ruang untuk mengatur kehidupan. Demakin jauhlah manusia dari sikap amanah. Padahal, jabatan adalah amanah, bukan untuk menumpuk kekayaan, baik buat diri maupun kelompoknya.
Ditambah perilaku hidup hedon yang menambah panjang daftar pelaku korupsi, mobil, rumah, baju, tas dan barang mewah lainnya kerap mewarnai gaya hidup para pejabat. Sekali lagi, dari mana mendapatkan milyaran rupiah untuk memenuhi gaya hidup ala sultan, sementara gaji plus tunjangannya tidak mungkin mencukupi semuanya?
Sanksi terhadap pelaku korupsi pun sangat ringan dan sama sekali tidak memberi efek jera. Apalagi, kebanyakan koruptor adalah para penguasa, maka hukuman bisa diatur sesuai kepentingan. Hukuman ditegakkan tak lebih dari pencitraan dan saling sandera. Tak heran jika keadilan yang diterapkan sekadar dagelan, jauh dari standar keadilan.
Ini berbanding terbalik dengan sistem lslam ketika diterapkan. Dalam Islam, pejabat dipilih dari orang yang bertakwa. Mereka akan mengemban amanah besar, mengurusi keperluan masyarakat dengan adil, baik bagi yang kaya atau miskin. Maka, pejabat harus punya sifat yang kuat dari suap, sekaligus mengayomi semuanya, karena ini adalah bentuk ibadah.
Gaya hidup para pejabat sangat sederhana dengan mengambil seperlunya. Mereka tidak akan mengambil yang bukan haknya. Suasana keimanan tampak dalam perilakunya sebagai individu maupun pejabat. Mereka lebih memilih untuk sedikit hidup susah daripada kelak ada hisab berat karena penyelewengkan jabatan untuk memperkaya diri.
Ketika ada pejabat yang terbukti melakukan kecurangan seperti korupsi, ada sanksi tegas yang diberlakukan. Sanksi korupsi adalah ta’zir, yaitu hukuman yang diserahkan pada pemimpin, bisa berupa perampasan harta yang diperoleh dengan tidak wajar, diumumkan ke khalayak untuk memberikan efek jera, hingga hukuman mati jika harta yang dikorupsi sangat besar dan merugikan negara.
Selama14 abad peradaban lslam tegak dengan catatan gemilang, para pejabat bersih, tidak melakukan kecurangan. Ketikapun ada yang melakukan korupsi, jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan lamanya penerapan lslam. Mereka lebih sibuk melayani kebutuhan dasar masyarakat baik muslim maupun nonmuslim yang mau hidup dalam aturan lslam daripada mengembat uang rakyat dan negara.
Sekarang juga kita harus membuang sistem yang menjadi sumber masalah gurita korupsi, yaitu demokrasi kapitalisme. Kita harus mengambil sistem lslam secara menyeluruh agar kehidupan rakyat dan pejabat bermartabat, serta hidup dalam keberkahan.
Allahu a’lam.
Oleh: Umi Hanifah
Sahabat Tinta Media
