Tinta Media - Membandingkan antara jumlah harta kekayaan para wakil rakyat dengan kondisi rakyat, Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA), Muhammad Hatta, S.E, M.M. menyampaikan sangat kontras.
"Jadi kita bisa melihat data ini sangat kontras, berkebalikan," tuturnya dalam program Kajian Online: Harta Pejabat Melangit, Harta Rakyat Menjerit, Sabtu (18/3/2023), di kanal Youtube Khilafah Channel Reborn.
Ia mencontohkan jumlah harta kekayaan milik Ketua MPR, Bambang Soesatyo, tahun 2018 itu 98 miliar. Terus kemudian tahun 2021 itu 149,9 miliar, hampir 150 miliar. "Yang tertinggi di sini adalah Ibu Puan Maharani, Ketua DPR mencapai 397 miliar," ucapnya.
Yang paling menarik itu, lanjutnya, Pak Anwar Usman (Mahkamah Konstitusi), tahun 2018-2019 itu masih 4-5 miliar. Tahun 2020 naik menjadi 26 miliar, bahkan tahun 2021 naik sampai 31 miliar.
"Jadi luar biasa ya.., kita lihat di sini terus mengalami kenaikan. Hampir seluruh dari pejabat ini, itu mengalami kenaikan (pada tahun 2020)," herannya.
Sedangkan, data kemiskinan di Indonesia tahun 2020, kata Hatta, ketika pandemi, krisis keuangan dan resesi, kemiskinan naik dari 24,78 juta orang menjadi 26,4 juta orang. Naik sekitar 0,5 persen lebih.
"Kalau jumlah dari sisi angkanya, sekitar kurang lebih 2 juta-an ketika terjadi pandemi. September 2020 naik lagi. Nah, September 2022 ini juga mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat sedikit turun tipis ya, bulan Maret 2021 juga September 2021," ungkapnya.
Ia menjelaskan jumlah kemiskinan yang diukur BPS (Biro Pusat Statistik) ini, standar kemiskinannya sangat rendah, misalnya 2022 ini.
"Misalnya, September 2022 itu, standar kemiskinannya seseorang yang disebut miskin, rakyat Indonesia yang disebut miskin itu hanya 535 ribu spendingnya (belanjanya/pengeluarannya). Jadi kalau ada di antara kita yang belanjanya itu 550 ribu setiap bulan, berdasarkan angka ini (standar kemiskinan/garis kemiskinan) ini, maka itu tidak tergolong ke dalam orang yang miskin," satirnya.
Jadi, simpulnya, ini adalah standar kemiskinan yang masih sangat jauh dibandingkan dengan kemiskinan ekstrim versi Bank Dunia.
"Versi Bank Dunia itu, sekarang sekitar 2,3US$ per hari. Nah, ini jauh di bawah itu. Jadi, kalau yang versi Bank Dunia itu ekstrim, maka ini sangat ekstrim," tandasnya.
Ia menilai jadi berbanding terbalik. "Pejabat kita yang hampir seluruhnya itu mengalami kenaikan pada saat pandemi, krisis keuangan, justru rakyat Indonesia secara umum mengalami banyak yang kesusahan, bahkan cukup banyak di antara rakyat Indonesia yang justru semakin miskin, atau jatuh ke jurang kemiskinan pada saat pandemi kemarin," pungkasnya.[]'Aziimatul Azka
