Tinta Media - Bulan Ramadan adalah momen terbaik untuk meningkatkan keimanan. Namun sayang, momen ini justru tak menjadi kesempatan untuk senantiasa berbenah diri. Korupsi, salah satu kasus yang terus memuncak dan belum tertuntaskan hingga kini. Persoalan korupsi tak ada habisnya. Begitu banyak OTT (Operasi Tangkap Tangan) korupsi yang menimpa pejabat negeri.
Menakjubkan, dalam 8 hari telah terjadi 3 kali OTT Oleh KPK. OTT kali ini berhasil meringkus Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementrian Perhubungan, dan Walikota Bekasi, Yana Mulyana. Dalam kasus Bupati Meranti, KPK baru mengantongi bukti awal. Diduga korupsi Adil menerima suap dari berbagai pihak dan berbagai sumber, mencapai Rp26,1 Milyar (kompas.com, 15/4/2023).
Tak tanggung-tanggung, Adil diduga melakukan korupsi tiga klaster. Hasil penelusuran KPK menunjukkan bahwa Adil diduga menggadaikan kantor Bupati Meranti Rp100 Milyar.
Tak berselang lama, OTT korupsi pun kembali dilakukan pada 12/4/2023. KPK berhasil menciduk 25 orang DJKA yang terlibat suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA periode anggaran 2018-2022. KPK menduga aliran suap mencapai Rp 14, 5 Milyar.
Berselang 2 hari, KPK kembali melakukan OTT terhadap walikota Bandung, Yana Mulyana. Yana beserta pelaku lainnya melakukan suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia layanan internet, terkait Bandung Smart City, sebesar Rp924 juta. Belum lagi, hasil penyelidikan KPK yang bocor. Dokumen tersebut diduga terkait izin tambang di Kementrian ESDM. Awalnya, penggeledahan tersebut dilakukan untuk penyelidikan korupsi tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementrian ESDM, bukan kasus perizinan tambang.
Dalam tubuh KPK sendiri, diduga terjadi banyak kasus terselubung. Sebab, dokumen yang bersifat rahasia malah ditemukan di lembaga pelaku korupsi. Padahal, semua kewenangan ada pada tangan Ketua KPK. Tentu saja semua perkara ini menyulut emosi publik. Lembaga yang menjadi ujung tombak penuntasan masalah korupsi, justru bermasalah.
Berderetnya kasus korupsi menjadi tanda bahwa negeri ini memiliki kualitas pemimpin yang buruk. Rakyat pun dibuat ragu, betulkah korupsi benar-benar mampu dituntaskan dalam sistem pemerintahan saat ini?
Konsep kapitalisme sekuleristik membuat negeri ini semakin terpuruk. Ini diperparah dengan adanya penerapan sistem demokrasi yang membuka celah bagi para penguasa, semakin serakah dengan jabatan, kekuasaan demi menambah kekayaan pribadi. Hal ini karena sejatinya sistem buruk ini menyerahkan segala kewenangan membuat hukum pada manusia.
Sistem demokrasi kapitalistik menetapkan setiap aturan yang sekuler, yaitu konsep aturan yang memisahkan antara aturan agama dari kehidupan. Alhasil, segala kebijakan dan tindakan pemimpin jauh dari konsep utama kepemimpinan.
Pemimpin ala demokrasi sekuler kapitalistik hanya menjadikan keuntungan materi pribadi sebagai tujuan hidup. Asas manfaat menjadi pondasi pemikiran. Jelaslah, semua pemahaman ini keliru, hingga akhirnya melahirkan tindakan yang rusak dan merusak, tak peduli pada tujuan utama seorang pemimpin. Mereka tak peduli bahwa segala kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang merugikan rakyat.
Sungguh, pemimpin adalah ra'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi seluruh rakyat. Seluruh pemenuhan kepentingan rakyat adalah tugasnya, bukan malah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang diamanahkan padanya.
Namun, sayang sekali bahwa sistem yang saat ini diterapkan memustahilkan lahirnya pemimpin amanah yang bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena pemahaman yang buruk tentang konsep kepemimpinan dan kepengurusan umat. Otomatis, segala konsep yang disajikan sistem ini hanya melahirkan keburukan karena buruknya pemahaman agama (baca: syariat Islam).
Jadi, pemberantasan korupsi hanyalah ilusi saat sistem destruksi ini terus diterapkan.
Dari Ibnu ‘Umar ra. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari).
Imam (pemimpin) adalah seseorang yang diamanahi untuk memimpin rakyat dan pasti akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.
Pemimpin yang amanah dalam mengurusi rakyat hanya dapat terbentuk dalam sistem Islam, satu-satunya sistem yang mengintegrasikan aturan agama dalam mengatur kehidupan. Dengan konsep inilah, pemimpin dapat menjalankan tugasnya sebagai pengurus umat.
Sistem buruk dan rusak harus sesegera mungkin dicampakkan, ditinggalkan demi tercapainya solusi menyeluruh dalam setiap urusan umat. Kapitalisme yang sekuleristik hanya menghasilkan produk yang merusak kehidupan umat, harus segera diganti dengan sistem Islam yang menyejahterakan.
Sistem Islam dalam wadah khilafah manhaj annubuwwah adalah sistem yang dicontohkan Rasulullah saw. demi kehidupan umat agar sejahtera dunia akhirat. Sistem Islamlah satu-satunya solusi yang menyelesaikan beragam masalah korupsi negeri ini, menuntaskan segala masalah dari akarnya hingga tak bersisa.
Wallahu a'lam bisshawwab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
