Tinta Media - Sebanyak tiga proyek infrastruktur pengendali banjir dan flyover di Jawa Barat dibangun dengan anggaran mencapai Rp1,3 triliun. Presiden Joko Widodo meresmikan beberapa proyek infrastruktur di wilayah Jabar. Ada empat proyek infrastruktur yang diresmikan dengan fungsi untuk mencegah banjir dan mengurai kemacetan di Jabar, khususnya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Keempat infrastruktur tersebut yaitu kolam retensi Andir, kolam retensi Cieunteung, floodway Cisangkuy di Kabupaten Bandung dan flyover Kopo di kota Bandung. Berbagai proyek ini memiliki fungsi khusus sebagai pengendali banjir dan melancarkan lalu lintas. (www.rumah.com)
Infrastruktur identik dengan prasarana yang merupakan penunjang utama untuk pelayanan umum yang disediakan pemerintah. Secara umum, infrastruktur adalah fasilitas umum yang dibutuhkan oleh semua orang sehingga termasuk kategori marafiq al jama'ah dan wajib disediakan oleh negara. Karena ini fasilitas umum, maka penggunaannya gratis tanpa dipungut biaya.
Menurut Al Allamah Syekh 'Abd Al Qadim Zallum dijelaskan bahwa ada tiga strategi negara untuk membiayai proyek infrastruktur, yaitu:
1. Meminjam kepada negara asing, termasuk lembaga keuangan global
2. Memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum, seperti minyak, gas, dan tambang
3. Mengambil pajak dari umat atau rakyat.
Mengenai pinjaman dari negara asing atau lembaga keuangan global, maka strategi ini jelas keliru dan tidak dibenarkan syariat, karena uang tersebut disertai bunga. Jelas, secara qhat'i hukumnya haram, baik untuk individu maupun negara. Jika tidak pun pasti disertai berbagai syarat yang mengikat sebab tidak ada makan siang yang gratis, sehingga menyebabkan negara asing atau lembaga keuangan global mempunyai celah untuk mendikte dan mengontrol negara, seperti yang terjadi sekarang kepada negeri ini.
Utang luar negeri yang biasanya digunakan untuk membiayai infrastruktur negara merupakan ancaman serius bagi negeri Islam. Ini juga menjadi sebab kaum kafir mempunyai cengkeraman di negeri kaum muslimin. Mereka bisa menempatkan bonekanya menjadi penguasa di negeri tersebut.
Maka, strategi pertama ini tidak pernah digunakan oleh negara yang memakai sistem Islam kaffah. Selain bertentangan dengan syariat, negara Islam tidak akan pernah mau dijajah oleh negara asing gegara mempunyai utang dari negara asing.
Karena itu, negara Islam kaffah haram menggunakan strategi pertama ini untuk membiayai infrastruktur. Sistem Islam dalam membiayai proyek infrastruktur akan menggunakan strategi kedua, yaitu pemanfaatan pendapatan negara dari minyak, gas, atau sumber tambang lainnya. Ini merupakan kebijakan yang tepat untuk mendanai pembangunan infrastruktur.
Dasar kebolehan pemimpin dalam sistem Islam untuk mengambil strategi ini adalah bahwasanya Rasulullah saw. ketika menjadi kepala negara, juga para Khalifah setelah beliau pernah melakukan tindakan proteksi tempat-tempat tertentu yang merupakan kepemilikan umum.
Rasulullah saw. bersabda, " Tidak ada hak untuk memproteksi, kecuali milik Allah dan RasulNya." (H.R Abu Dawud)
Dengan kata lain, negara berhak memproteksi kepemilikan umum tersebut dan dikhususkan hasilnya untuk membiayai jihad, fakir, miskin, dan seluruh kemaslahatan publik.
Ini tidak sebagaimana proteksi yang pernah terjadi pada zaman jahiliyah dan pada masa sekarang, saat individu dan asing berhak memonopoli sendiri.
Islam memang sistem terbaik dalam mengatur setiap urusan rakyat. Sistem Islam begitu sempurna dan paripurna, serta solusi hakiki bagi semua problematika kehidupan. Ini karena semuanya sesuai dengan syariat Allah Swt. Kepemimpinan Islam akan mengatur secara menyeluruh semua aspek kehidupan tanpa membebani rakyatnya, tanpa memiskinkan rakyat, sehingga mereka aman dan nyaman dalam naungan Islam kaffah.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Oleh: Sri Mulyani
Sahabat Tinta Media
