Tinta Media - Pekerjaan sudah menjadi kebutuhan hidup seseorang, sebab tanpa adanya pekerjaan maka hilanglah mata pencaharian hidup. Menurut fakta di Indonesia, populasi manusia semakin berkembang namun minim dalam pengelolaan sumberdaya manusianya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga terjadi di beberapa negara lainnya yang mana dengan cara pengelolaan sumberdaya manusianya berbeda-beda.
Di Indonesia sumber daya alam sangatlah berlimpah ruah. Banyak negara di luar sana mengakui bahwa Indonesia terkenal dengan kesuburan tanahnya. Tapi disayangkan, banyaknya sumber daya alam Indonesia namun tidak memberikan peluang besar untuk para pengangguran bisa bekerja dengan layak. Walhasil memilih untuk mengaduh nasib ke negara-negara tetangga terutama negara Malaysia yang di sana hampir banyak pekerja Indonesia, baik itu pekerja laki-laki maupun perempuan.
Menurut beberapa berita yang beredar sangat disayangkan sering terjadi kasus pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak tepat sesuai dengan haknya sebagai pekerja migran.
Dilansir dari TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi respons cepat pemerintah mengatasi penahanan pekerja migran Indonesia oleh pihak keimigrasian Malaysia. Meski begitu, Komnas HAM meminta pemerintah tetap memperhatikan hak para pekerja migran tersebut.
"Tercatat sebanyak 67 WNI dan PMI telah dipulangkan ke Indonesia pada 23 Februari 2023," kata Atnike melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Maret 2023.
Hal ini tentu saja membuat geram warga asli Indonesia terutama para pekerja migran yang lain saat mendengar kasus tersebut terjadi.
Para pekerja migran pastilah mempunyai tujuan bekerja ketika ke luar negeri untuk menumbuh kembangkan mata pencaharian hidup. Tapi malah diperlakukan tidak sesuai hak-haknya sebagai pekerja. Justru hal ini menjadi pertanyaan besar untuk pemerintah yang kurang jeli dalam memperhatikan keamanan secara totalitas para pekerja migran.
Dan juga sebaiknya pemerintah itu sudah sepatutnya memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Terutama membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang pengangguran. Tidak bisa pekerjaan migran dijadikan solusi tuntas memberantas pengangguran jika kesejahteraan dan perlindungan itu tidak diperhatikan. Karena hal ini menyangkut soal hidup mati dari masyarakat.
Memang benar, dengan adanya pertukaran pekerjaan migran dan migrasi dapat saja menumbuhkan kembangkan mata pencaharian ekonomi. Tetapi jika tidak memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan justru hal itu bukanlah solusi yang tuntas. Melainkan malah menyengsarakan rakyat.
Inilah wajah dari sistem hari ini yang benar-benar butuh pengaturan yang totalitas tidak berserakan seperti sekarang ini. Terkait permasalahan semacam ini sangat ada kaitannya dengan sistem yang dianut hari ini, yaitu sistem sekuler kapitalisme. Yang mana sistem ini hanya akan mementingkan manfaat atau keuntungan saja tanpa memerhatikan kesejahteraan dan keamanan.
Di Indonesia terkenal dengan SDA yang kaya raya. Namun, tidak terkelola secara utuh akibat apa ? Tentu saja akibat sistem yang dipakai untuk mengatur seluruh aspek ketatanegaraan. Apa lagi kalau bukan sistem kapitalis sekuler yang berujung menyengsarakan rakyat. Apalagi para pekerjanya kebanyakan dari golongan kaum hawa yang seharusnya tidak dibebankan untuk bekerja. Namun di sistem hari ini yang membuat fitrahnya seorang wanita itu tidak terterapkan secara utuh. Bukannya memberantas pengangguran tapi malah makin mendorong rakyat ke lubang kesengsaraan.
Maka itu kita akan beranjak pada sebuah sistem yang aturannya jelas sempurna lagi memakmurkan, yakni sistem Islam. Terbukti bahwa Islam bukan sekedar agama spiritual saja namun Islam juga sistem yang sepatutnya di terapkan dalam aturan ketatanegaraan. Ketika masa daulah Islam masih tegak, seluruh rakyat yang hidup dalam daulah sejahtera dan makmur. Tidak ada yang pengangguran, semua rakyat mendapatkan pelayanan dan juga di beri pekerjaan yang layak oleh negara.
Khalifah ataupun pemimpin di dalam daulah Islam tidak akan menyengsarakan apalagi menzholimi rakyatnya. Sebagimana yang telah di sebutkan oleh hadits Rasulullah mengenai Khalifah suatu negara itu adalah yang mengurusi urusan rakyat-rakyatnya.
“Imam (khalifah) itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR Al-Bukhari dan Ahmad)
Jelas, hal ini yang menjadikan seorang Khalifah itu amanah terhadap tanggung jawabnya. Jika seorang pemimpin suatu negara berhasil mengemban amanahnya maka insya Allah berkahlah negeri tersebut tanpa ada rakyat yang sengsara lagi.
Hanya solusi sistem Islam Rahmatan lila'lamin lah yang mampu memberantas pengangguran dan kemiskinan secara sempurna. Sebab aturan yang dipakai berasal dari sang pencipta bukan seperti sistem sekuler kapitalisme yang aturannya berasal dari makhluk yang lemah dan serba kurang.
Wallahu a'lam Bisshowab
Oleh: Marsya Hafidzah Z.
Pelajar, Aktivis Dakwah Remaja SWIC
