Tinta Media - Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyatakan bahwa oligarki menduduki posisi teratas dalam struktur politik Indonesia, oleh karenanya sistem dan aturan di Indonesia dibentuk sesuai kepentingan oligarki.
“Sebetulnya urut sudah, oligarki itu berada pada bagian paling atas dalam struktur politik Indonesia. Mereka punya suruh-pesuruh lah, yakni aparatur negara kita sekarang, aparat negara kita. Sehingga dibikinlah aturan dan sistem yang mengabdi kepada kepentingan oligarki,” ungkapnya dalam Live Diskusi Media Umat: Rakyat Dipajakin, Duitnya Dikorupsiin di laman You Tube Media Umat, Ahad (5/3/2023).
Oligarki nasional ini, ujarnya, merupakan bagian dari oligarki internasional yang terhubung dengan keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Oigarki nasional ini, ungkapnya memang dari dulu sebagai penyangga dari sistem politik Indonesia untuk menopang kepentingan internasional yang ada di sini.
“Kita bicara juga konstelasi internasional yang bergeser dan berubah. Sampai kapan oligarki Indonesia tetap berposisi demikian? Sebetulnya di tengah perubahan konstelasi sekarang, kalau kita bisa merasakan, sebetulnya sudah terjadi perubahan secara signifikan,” bebernya.
Ia menyebutkan ada pergeseran dari konstelasi internasional yang merubah formasi atau mengubah haluan oligarki Internasional dan menggeser posisi oligarki-oligarki di Indonesia.
Sebetulnya, ringkasnya, sejak pemerintah internasional mengumumkan tentang adanya mekanisme penyitaan aset keuangan, hasil kejahatan keuangan, yang dilakukan melalui peradilan kasus kejahatan keuangan, sebetulnya itu menandakan bahwa telah terjadi pergeseran.
“Artinya, oligarki-oligarki Indonesia yang menjadi pelaku utama kejahatan keuangan, yang menyimpan kekayaan dan uang mereka di luar negeri ini telah di apa istilahnya telah di purna tugas kan. jadi mereka sudah tidak ditugaskan lagi untuk urusan Indonesia,” pungkasnya.[] Wafi
