Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menilai bahwa Isu penundaan pemilu mengindikasikan bahwa rezim Jokowi ingin memperpanjang masa kekuasaannya.
“Menurut saya, isu penundaan pemilu 2024 menjadi 2025, berarti indikasinya memang rezim Pak Jokowi ada keinginan untuk menunda bahkan berefek untuk memperpanjang masa kekuasaannya,” tuturnya dalam Kabar Petang: Jokowi Berusaha Memperpanjang Kekuasaan? melaui kanal Youtube Khilafah News, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, isu penundaan pemilu berturut-turut, mulai dari awal tahun 2022 hingga sekarang, dihembuskan oleh para pimpinan sampai putusan PN Jakarta, dengan restu Jokowi.
“Dari awal Tahun 2022 itu sudah muncul yang melemparkan isu atau gagasan penundaan pemilu dari para pimpinan partai dan yang terakhir oleh putusan PN Jakarta, secara berturut-turut. Maka kita lihat tidak ada yang ditegur oleh Pak Jokowi, berarti ada indikasi dan publik bisa menilai bahwa memang pernyataan itu direstui Pak Jokowi, kalau tidak merestui, tinggal panggil menteri-menterinya,” ungkapnya.
Menurutnya, isu itu dilempar ke publik sebagai tes ombak dan ada kekuatan besar di baliknya.
“Biasanya untuk mengetes respon publik, apakah menolak keras nanti ditarik mundur sedikit kemudian dilempar isu baru lagi, kalau publik tidak menolaknya dengan keras maka isunya dimajukan selangkah lagi lebih mendekati kenyataan, kira-kira begitu. Jadi ini istilahnya sebagai tes ombak dan tentu ada kekuatan besar di situ,” jelasnya.
Wahyudi menggambarkan bahwa para elit politik di negeri ini sibuk menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memikirkan nasib kursi kekuasaan mereka menunjukkan minim empati. Mereka lebih mementingkan kemaslahatan pribadi dan kelompoknya daripada kemaslahatan rakyat.
“Semestinya para menteri fokus kerja dengan tupoksinya daripada melempar-lempar isu ini. Apa urusannya? Seharusnya mereka memikirkan rakyat miskin supaya bisa disejahterakan dan melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai kewenangan. Malah Menteri kelautan bahas tentang penundaan pemilu, bukan urusan dia itu. Uruslah ikan-ikan supaya bisa kita tangkap untuk dijadikan makanan bergizi bagi rakyat biar pintar-pintar semua, sehingga tidak ada yang gizi buruk,” tuturnya.
Menurutnya, penguasa dalam sistem demokrasi tidak berorientasi untuk berkhidmat atau mengabdikan diri, waktu maupun hartanya kepada rakyat atau negara.
“Sistem demokrasi begitu mahal, mereka harus berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan untuk biaya pesta demokrasi, untuk biaya kampanye, bikin spanduk, menggerakkan tim suksesnya, dan biaya memantau. Setelah berkuasa dia berpikirnya adalah mengembalikan itu semua, sekaligus berpikir untuk menabung dalam mempersiapkan ambisi untuk pesta demokrasi selanjutnya. Nah budaya politik seperti ini sulit dihindari, akhirnya orientasi para politisi hanya ada dua saja yaitu mengembalikan modal politik kemudian menabung lagi untuk melanjutkan kekuasannya,” jelasnya.
Berbeda dengan model prototipe penguasa Islam yaitu berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hanya butuh waktu dua tahun lebih, yang berhasil membuat rakyatnya tidak ada lagi yang miskin dan tidak berhak lagi menerima zakat, sehingga mereka kebingungan membagikan harta zakat itu,” ungkapnya.
Solusi
Menurut Wahyudi, ada dua syarat untuk memiliki model prototipe penguasa yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pertama, membentuk para politisi yang bertakwa dan punya integritas tinggi. "Kalau dia mau membagi-bagikan bukan untuk pencitraan atau masa menjelang kampanye, tapi betul-betul dengan integritas tinggi dan tidak korupsi," tegasnya.
Kedua, yang harus diperbaiki adalah sistem demokrasi yang begitu mahal itu harus diubah menjadi sistem yang sangat murah dan simple yakni sistem Islam. "Kemudian menutup celah-celah untuk korupsi, kolaborasi ataupun melakukan kongkalikong terhadap para investor politik maupun kepada para politisi yang sedang bertarung,” pungkasnya. [] Evi
