Tinta Media - Beberapa hari lalu, telah terjadi kemacetan di daerah Jambi selama 22 jam karena jalanan yang didominasi oleh truk pengangkut batu bara. Kemacetan parah yang terjadi mengakibatkan pengusaha truk berteriak.
Dilansir dari cnbcindonesia.com, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan bahwa efek dari kemacetan tersebut, belasan ribu truk terjebak mengalami kerugian mencapai belasan miliar.
Kemacetan telah mengganggu kelancaran logistik. Banyak yang menderita, terutama truk pengangkut hasil pertanian. Sayuran, buah-buahan, yang berpendingin harus hidup terus.
Sedangkan truk yang menghambat perjalanan ialah truk pengangkut baru bara yang seharusnya memiliki jalur khusus.
Hal yang diharapkan oleh masyarakat adalah bahwasanya pemerintah harus bertindak lebih tegas. Pemerintah harus mengatur jalan agar truk batubara tidak menghambat aktivitas yang lain.
Masyarakat berharap agar pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab. Sebagaimana yang terjadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan bahwa masalah angkutan batubara bukan kewenangannya, melainkan ada di kementerian lain.
Gubernur Jambi meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi. Ia memutuskan untuk mengambil sikap menghentikan seluruh aktivitas angkutan batubara hingga ke jalan Nasional. Ia juga meminta kepada dinas terkait, yaitu PU dan Balai Jalan untuk melakukan penambalan jalan yang berlobang di jalan Nasional.
(pikiran-rakyat.com)
Jika dilihat, tampak bahwa ada salah pengurusan pada kasus kemacetan tersebut. Jalan Nasional yang seharusnya diperuntukkan bagi mobilisasi masyarakat, justru didominasi oleh truk tambang sehingga mengganggu pengguna jalan lain.
Tambang yang telah lama beroperasi ini seharusnya sudah memiliki jalur sendiri sehingga tidak menggangu lingkungan sekitar. Namun, hal ini tidak dipenuhi sehingga masyarakat menjadi korban. Yang muncul malah sikap para pejabat yang saling lempar tanggung jawab. Hal ini menunjukkan sikap abai mereka terhadap urusan rakyat. Padahal, hakikatnya mereka adalah pelayan bagi rakyat.
Keberadaan jalan merupakan kebutuhaan vital agar bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara menyediakan jalan yang berkualitas sehingga memudahkan mobilitas rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan.
Dalam Islam, jalan dipandang sebagai kepemilikan umum. Masyarakat berhak menikmati fasilitas jalan yang aman dan nyaman. Para pemimpin di sistem Islam memandang rakyat sebagai amanah dan tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyat, walaupun sekadar urusan jalan. Penguasa tidak akan mencari cuan dari proyek-proyek yang menyangkut kemaslahatan rakyat.
Selain itu, kekuasaan dalam Islam terpusat sehingga seluruh jalan adalah tanggung jawab kepala negara, sedangkan terkait teknis perbaikan jalan akan didelegasikan pada pejabat di wilayah tersebut. Namun, tanggung jawab utama tetap terpusat ada pada khalifah.
Begitu perhatiannya Islam terhadap urusan jalan sehingga tidak akan membiarkan ada lubang sekecil apa pun yang bisa membuat pengguna jalan terperosok.
Teringat dengan kisah Khalifah Umar bin Khathab yang berkata,
“Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Bagdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, 'Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?' "
Inilah profil pemimpin dalam sistem Islam, siap bertanggung jawab atas urusan rakyat, bukan saling melempar tanggung jawab.
Maka dari itu, penerapan Islam secara kaffah dan universal akan membuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara tertata dengan baik. Wallahu'alam bii shawwab
Oleh: Azmi Tajmillah
Mahasiswi
