Tinta Media - Analis Senior Forum Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Hatta, S.E., M.E. menyatakan bahwa tata kelola ekonomi dikuasai oligarki.
"Jadi, ini bukan persoalan IKN tetapi tata kelola ekonomi yang dikuasai oleh segelintir pihak oligarki," tuturnya dalam Kabar Petang: APBN Jebol? Di Kanal YouTube Khilafah News, Rabu (8/3/2023).
Menurutnya, infrastruktur memang ada yang kurang, misalnya belum ada teknologi mengolah tambang. Teknologi itu bisa dibeli tetapi jangan serahkan kepada swasta. Kenapa kepada IKN ngotot keluarkan dana sekitar 400 triliun. Secara totalitas 54% kerjasama pemerintah, badan usaha 19,2% menggunakan APBN. "Kenapa kita ngotot untuk itu, tetapi tidak ngotot untuk menguasai tambang kita," ujarnya.
Ia menekankan bahwa ini adalah tata kelola ekonomi yang kapitalistik. Memang nanti ada persoalan logika-logika utang produktif yang sebenarnya hanya cocok untuk institusi atau entitas bisnis karena perusahaan-perusahaan itu memang bicara profit, beda dengan pemerintah ke pemerintah yang logikanya adalah protect and service, melindungi dan melayani. "Sehingga logika utang produktif itu agak kurang nyambung sampai kesana," bebernya.
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi syariah, utang itu sebenarnya masuk dalam akad yang sifatnya non komersil, akad ta'awaun (tolong menolong), hutang piutang, bukan akad yang sifatnya komersil untuk mencari keuntungan. "Ini yang keliru," ungkapnya.
"Jadi, kalau logika-logika paradigma yang berpikir yang seperti ini masih kita pakai nampaknya pemerintah akan terus terjebak seperti itu," tandasnya.[] Ajira
