"Saya tanya ke Pak Suryo (Dirjen Pajak) kenaikannya karena apa? Kenaikan karena harga tanah, itu tiba-tiba dianggap semuanya korupsi,"
[Sri Mulyani, Selasa 28/2]
Tinta Media - Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa kecewa dengan tudingan masyarakat yang menyebut seluruh harta anak buahnya hasil korupsi. Terutama, jika anak buahnya memiliki harta yang cukup fantastis nilainya. Padahal, katanya harta dan kenaikan yang dilaporkan dalam LHKPN bisa berasal dari melonjaknya harga aset yang dimiliki pegawai.
Kasus Rafael Alun Trisambodo, memang sangat menampar wajah institusi pajak. Mengingat, dengan dalih apapun akan sulit bagi publik merasionalisasi harta sebesar Rp 56 Miliar anak buah Sri Mulyani ini.
Mungkin saja, secara akuntansi harta itu bisa dipertanggungjawabkan dengan cover harta warisan, kenaikan harga tanah/aset, menang lotre, dapat hibah dari Sultan arab, ditransfer penggemar, dikirimi Nyi Roro Kidul, dan sejumlah underline akuntansi lainnya. Hanya masalahnya rakyat lapar, rakyat miskin, tapi terus ditekan dengan pungutan pajak.
Andaikan rakyat bebas pajak, rakyat makmur, bahagia, sejahtera, rakyat tak akan komplain pejabat kaya raya. Mau punya Rp 56 miliar, Rubicon, Harley, bahkan punya pulau di Hollywood pun ga ada urusan. Wong rakyatnya kenyang dan hidup enak, tak peduli kalau pejabat hidup mewah dan foya-foya.
Faktanya kan tidak demikian? Faktanya kan semua rakyat kena pajak, baik yang miskin hingga yang benar-benar fakir. Baik yang hidup dikontrakan hingga yang tinggal di kolong jembatan. Mereka semua kena pajak.
Beli mie, kena pajak. Minum air Aqua kena pajak. Beli rokok kena pajak. Beli beras kena pajak. Beli minyak kena pajak. Apa sih barang yang dijual yang ga ada atau ga kena pajak?
Sekali lagi, mayoritas rakyat mu Bu Sri itu cuma pas pasan. Yang ada gaji, setiap bulan cuma numpang lewat. Begitu dapat gaji, langsung habis untuk bayar kontrakan, bayar sekolah anak, bayat utang, bayar cicilan ini itu, bahkan kadangkala selain membayar utang juga membentuk utang baru. Soal makan, kadang seadanya dan sedapatnya.
Itu yang ada gaji. Yang tak ada gaji, ya tawakal penuh. Berharap hanya kepada Allah, berharap kepada pemerintah selain jadi tidak tawwakal juga hanya akan kecewa.
Jokowi itu baiknya cuma pas blusukan. Kebijakannya bikin belingsetan.
Nah, dalam suasana kebatinan yang seperti itu Bu, rakyat tak bisa dihalangi untuk kecewa dan marah. Rakyat alamiah Bu, nyolot dan mengumpat pada pejabat.
Atau begini saja Bu, coba orang pajak, pegawai pajak anak buah Ibu itu bertukar posisi dengan rakyat jelata. Bisa ga mereka menahan diri untuk tidak marah dan mengumpat? [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
https://heylink.me/AK_Channel/
