Tinta Media - Rencana penerapan uang pangkal di perguruan tinggi negeri dinilai sebagai bentuk komersialisasi dalam pendidikan.
"Wacana penerapan uang pangkal di UGM makin menambah nyata wajah pendidikan tinggi yang tidak pro rakyat. Sampai sekarang negara masih berhitung dalam pendidikan adanya uang pangkal yang dibebankan kepada orang tua siswa menunjukkan bahwa dalam kapitalisme, pendidikan tidak ditempatkan sebagai layanan. Pendidikan hanya dijadikan sebagai objek komersialisasi layaknya bisnis," tuturnya dalam Serba serbi MMC: Wacana Terapkan Uang Pangkal, Pendidikan Tinggi Makin Jauh Dari Rakyat, Rabu (1/2/2023) melalui kanal YouTube Muslimah Media Center.
Narator menegaskan, dalam sistem kapitalisme, negara hanya menjadi regulator atau pembuat aturan bagi kepentingan siapapun yang ingin mengeruk keuntungan dari dunia pendidikan. "Parahnya, tata kelola keuangan dalam ekonomi negara yang kapitalistik melahirkan kemiskinan negara sebab, liberalisasi ekonomi meniscayakan dominasi pengelolaan sumber daya alam oleh pihak korporasi/swasta, dampaknya pemasukan APBN sedikit dan akhirnya negara minim memberikan anggaran pendidikan. Negara tidak mampu lagi memberikan fasilitas pendidikan memadai." jelasnya
Saat institusi pendidikan ingin meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan biayanya pun harus korbankan pada pelajar atau mahasiswa. "Tak heran kapitalisasi pendidikan ini hanya mencetak SDM yang individualistik dan materialistik serta menjadi budak korporasi namun acuh terhadap problematika umat," ujarnya.
Berbeda dengan Islam, dalam Islam, narator menuturkan negara berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya termasuk pendidikan. "Semua ini harus terpenuhi bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi," ungkapnya.
Negara dalam Islam wajib menyediakan pelayanan pendidikan untuk seluruh warga negara dengan cuma-cuma, kesempatan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. "Hal ini karena Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Negara wajib menyediakan sarana dan prasarana memadai dalam belajar mengajar seperti gedung-gedung sekolah dan universitas yang dilengkapi dengan perpustakaan hingga laboratorium," paparnya.
Negara juga memberikan kesempatan kepada peserta didik yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tsaqofah seperti fiqih, hadits dan tafsir atau bidang ideologi, teologi, teknik, kimia maupun eksperimental. "Sehingga negara akan bisa melahirkan sejumlah mujtahid dan ahli sains dan teknologi," tegasnya.
Tentang anggaran, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam negara Islam (Khilafah). "Sebab, dengan menjalankan hukum syariat dalam mengelola anggaran negara baik sumber pemasukannya maupun pengeluarannya negara memiliki sejumlah dana yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Diantaranya pendidikan, seluruh pembiayaan pendidikan berasal dari Baitul Mal yakni dari pos fa'i dan kharaj serta pos pemilikan umum pembiayaan pendidikan bersifat mutlak artinya jika kedua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi dan dikhawatirkan akan menimbulkan dhoror (akibat negatif) jika terjadi penundaan pembiayaannya maka negara wajib segera mencukupinya dengan cara berhutang tanpa riba," bebernya
Utang ini kemudian dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (Pajak) yang dipungut dari kaum muslimin yang kaya saja, Khalifah tidak bisa mengalihkan tanggung jawabnya kepada korporasi, sebab pengalihan tanggung jawab ini adalah bagian dari pelanggaran syariat, di samping itu kepala negara atau Khalifah adalah penanggung jawab sebagaimana hadits Rasulullah Saw, "Imam (Khalifah) adalah penggembala dan dia akan dimintai tanggung jawab atas penggembalaannya (kepemimpinannya) itu." HR. Muslim.
Dengan penerapan sistem Islam Kaffah, ia meyakinkan "Negara akan mudah mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang akan menjadi pemimpin peradaban yang mempersembahkan ilmunya untuk kepentingan umat manusia dan kemuliaan Islam serta akan menjaga tegaknya negara kuat yang menjadi pemimpin dunia." terangnya
Alhasil, "Pendidikan gratis dan berkualitas hanya akan terwujud dalam negara yang menerapkan Islam Kaffah yakni Khilafah Islamiyah." pungkasnya.[] Sri Wahyuni
