Tinta Media - Suara perempuan sebagai support of power di Indonesia sangat signifikan. Dari 273.879.750
jiwa penduduk Indonesia per 2022, jumlah perempuan sekitar 49,52 % dengan usia
produktif sebanyak 69,30 %. (www.tempo.co,
27/01/2023). Merujuk dari besaran jumlah perempuan, tak salah jika perempuan
ingin mengambil peran dalam kancah perpolitikan Indonesia. Perempuan ingin suara mereka didengar, dan
eksistensi mereka diakui. Maka dari itu banyak pihak yang ingin memperjuangkan
hak dan kesetaraan gender bagi perempuan.
Mereka memperjuangkan 30% suara perempuan di
legislatif pada Pemilu 2024, dengan harapan idealisme mereka bisa diakomodir
dalam ruang perwakilan, dan pemerintahan. Latar belakang mereka memperjuangkan
hak dan kesetaraan gender ini karena masih tingginya permasalahan yang dialami perempuan
dan anak-anak. Mereka menganggap perempuan masih dilihat sebelah mata oleh
masyarakat sehingga rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, pelecehan,
pemerkosaan dan keterpurukan ekonomi.
Namun, merujuk pada fakta di tengah masyarakat,
permasalahan tak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki. Jumlah putus
sekolah, pengangguran, kriminalitas, bunuh diri, dan kelainan orientasi seksual
(LGBT) juga menjadi permasalahan yang krusial untuk diselesaikan.
Pandangan para pejuang kesetaraan gender menuntut
semua aspek perempuan harus sama dengan lelaki, adalah pandangan yang
kebablasan. Mereka ingin perempuan dimuliakan dengan jalan menyetarakan dalam segala hal, bahkan
dalam ranah legislatif dan pemerintahan. Apakah dengan menambah suara di
legislatif dan duduk di pemerintahan akan membuat semua masalah yang sedang
dialami kaum perempuan akan selesai?
Demokrasi lahir dari pandangan sekulerisme, yaitu
pemisahan agama dari kehidupan. Negara demokrasi tidak memberikan ruang bagi
agama dalam mengatur pemerintahan. Sumber kedaulatan bersumber dari rakyat,
sehingga rakyat yang berhak membuat aturan diwakili oleh para anggota
legislatif. Mereka melakukan voting dan suara mayoritas sebagai penentu
dilegalkan suatu aturan, terlepas dari aturan itu melanggar syara’ ataukah
tidak.
Dalam alam demokrasi, semua orang berhak untuk menjadi
pemimpin. Tak melihat agama, suku, gender, dan latar belakangnya. Kuota 30%
diraih demi menjadikan perempuan sebagai pemimpin dan diterima kepemimpinannya.
Baik itu pemimpin publik atau pemimpin negara sebagaimana laki-laki. Dengan
keterwakilan perempuan yang banyak di dalam parlemen dan pemerintahan, para
pejuang kesetaraan gender ingin perempuan memiliki kekuasaan untuk mengubah
nasib mereka.
Islam memandang perempuan sebagai makhluk Allah yang
juga wajib terikat pada hukum syara’, terutama yang sudah baligh. Hak dan
kewajiban mereka sebagai hamba Allah adalah sama, dan dinilai dari ketakwaan
mereka. Ada beberapa kewajiban yang memang memiliki porsi berbeda berdasarkan
fungsi fitrahnya. Perempuan memiliki fitrah melahirkan. menyusui dan menjadi ibu serta pengurus rumah tangga. Bagi
perempuan ada kewajiban menutup aurat secara sempurna. Perempuan juga memiliki
keringanan dalam beribadah, dan cenderung menggunakan perasaannya. Berbeda
secara fungsi fitrah pada lelaki yang memang dituntut untuk menjadi pemimpin
bagi umat, mencari nafkah, melindungi keluarganya, dan berjuang di luar rumah. Lelaki
adalah makhluk yang cenderung berlogika.
Perempuan dibolehkan menjadi pegawai
dan pimpinan di sebuah instansi swasta maupun pemerintahan, seperti kepala
departemen, rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit dan sebagainya, selama
bukan jabatan yang berkaitan dengan pemimpin kenegaraan. Jabatan kenegaraan
yang tidak boleh diduduki oleh perempuan adalah jabatan khalifah/pemimpin
negara, mu’awin/pembantu khalifah, wali/gubernur, qadhi qudlat/pemimpin para
hakim, qadhi mazalim/hakim yang memiliki wewenang menghilangkan kezaliman,
termasuk memecat khalifah atau terjadi pelanggaran syara’.
Kondisi saat ini yang carut marut
tentu saja perlu peran perempuan dalam melakukan perubahan sesuai dengan
batasan-batasan syara’. Bukan hal yang salah ketika perempuan masuk ke ranah
politik. Perubahan yang hakiki dibutuhkan aktivitas politik. Namun, politik
dalam Islam tentu saja berbeda secara landasan dan praktiknya dengan politik
sekuler saat ini yang berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan individu.
Politik yang dimaksud dalam Islam adalah segala aktivitas pengaturan urusan
umat dengan Islam sebagai aturan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Sejak Islam datang, kaum perempuan
tidak pernah terpinggirkan. Islam memandang perempuan bagian yang tak
terpisahkan dari lelaki yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam mengatur
dan memelihara kehidupan sesuai dengan aturan dari Allah Azza wa Jalla.
Perempuan sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki peran penting dalam
melakukan perubahan, mewujudkan kesadaran politik di tengah masyarakat. Baik
lelaki maupun perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan
permasalahan umat, tanpa membedakan permasalahan itu menimpa lelaki atau perempuan.
Jika dilihat dari akar permasalahan yang sedang
melanda negeri ini, sejatinya bukan masalah gender dan keterwakilan perempuan
yang rendah di ranah legislatif maupun pemerintahan, tapi berasal dari sistem
yang mengatur manusia. Sistem sekuler yang jauh dari nilai agama inilah yang
membuat carut marut negeri ini. Ketika manusia membuat aturan bagi manusia yang
lain maka kekacauan yang akan terjadi. Jika sistem yang dipakai adalah sistem
aturan yang dibuat oleh sang Pencipta manusia, maka bisa dipastikan akan
membuat manusia lepas dari kesengsaraan. Hanya Islam saja yang bisa menjadi
solusi bagi segala permasalahan manusia.
Aktivitas riil yang saat ini bisa dilakukan perempuan
untuk melakukan perubahan yang hakiki adalah memahamkan dan mengedukasi umat
sehingga memiliki sudut pandang dan pemahaman yang benar sesuai dengan Islam. Perempuan
mengedukasi diri dan keluarganya hingga menjadi pembela dan pejuang Islam. Dengan
demikian akan tergambar solusi jitu terkait dengan segala permasalahan yang
mendera umat.[]
Oleh : Hayyin
Sahabat Tinta Media
