Tinta Media - Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi Al-Maroky mengungkapkan bahwa pemerintahan sekarang terindikasi besar sudah sangat kapitalistik.
"Posisi pemerintahan sekarang memang terindikasi besar sudah sangat kapitalistik," tuturnya dalam ILF Edisi 51: Negara Mempraktekkan Ideologi/Paham Kapitalisme, Selasa (31/1/2023) di kanal YouTube LBH Pelita Umat.
Menurutnya, untuk mengukur pemerintah itu kapitalistik, demokrasi, otoriterisme dengan melihat apakah pemerintah yang sifatnya menyerahkan sebanyak-banyaknya kepada mekanisme pasar atau kepada swasta atau kepada para pebisnis. "Itulah pertanda pemerintah itu sedang menjalankan paham kapitalisme. Indikasinya, pemerintah semakin sedikit mengurus rakyatnya dan sisanya diserahkan kepada kaum kapitalis atau mekanisme pasar. Konsekuensinya, pemerintah bukan semakin banyak memberi tetapi pemerintah semakin banyak memungut dari rakyat," ujarnya.
"Kenapa? Karena pemerintah yang kapitalistik, paradigmanya, ketika akan melayani rakyat dihitung untung ruginya. Apakah dia melayani rakyat dapat untung atau tidak," tukasnya.
Ia melihat hal ini sangat bahaya karena rakyat yang akan mendapat pelayanan pemerintah adalah rakyat yang bisa menghasilkan keuntungan. Yaitu rakyat yang punya uang atau rakyat yang bisa memberikan benefit tertentu. "Nah, kalau kita melihat, semua bidang di sistem pemerintahan kita nyaris sudah menggunakan sistem kapitalis," bebernya.
Ia menjelaskan bahwa jika diukur dari sistem pendidikan, nyaris tidak ada lagi pendidikan yang diurus oleh negara. Praktis semua beban biaya dibebankan kepada rakyat atau kepada orang yang akan mengikuti proses pendidikan. "Mekanisme pasar berlaku. Siapa yang bisa membayar mahal maka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Siapa yang membayar lebih besar berarti akan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya siapa yang hanya mampu membayar sedikit maka dapatkan pendidikan yang kualitasnya lebih buruk atau yang tidak membayar sama sekali, tidak sekolah. Itulah mekanisme," paparnya.
Ia melanjutkan bahwa dibidang kesehatan juga sangat kapitalistik. Dimana pemerintah seharusnya menjamin kesehatan rakyatnya, kemudian mengurusnya supaya menjadi cerdas. Kalau orang bisa sehat, bisa belajar bisa cerdas. Sehatnya belum tentu bisa karena mekanisme kesehatan juga mulai tidak diurus oleh negara. Rakyat dipaksa membiayai diri sendiri dengan cara membayar iuran BPJS. Rakyat belum sakit sudah harus bayar iuran duluan. "Inikan belum memberikan pelayanan, sudah ditarik dulu uangnya," tukasnya.
"Termasuk listrik juga. Itu listrik dan yang lainnya, rakyat belum menggunakan pelayanan jasa listrik, dia sudah harus membayar deposit duluan. Inilah ciri-ciri negara kapitalis. Jadi bukan mendapatkan pelayanan, bahkan sebelum dilayani, sudah membayar duluan," imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa ini sudah sangat kapitalis, baik di bidang-bidang yang menjadi hajat hidup orang banyak yang menjadi kewajiban negara untuk menjalankan amanah konstitusi justru di liberalisasi sehingga diserahkan kepada mekanisme pasar
"Sebenarnya yang menjadi tanggung jawab pemerintahan sebagaimana amanah konstitusi itu kan melindungi segenap warga kemudian dia harus mencerdaskan, kemudian dia harus harus mensejahterakan," jelasnya.
"Kalau kita lihat di situ, nyaris semua bidang itu sudah tidak ada lagi yang diurus oleh negara dengan sungguh-sungguh tanpa menyerahkan kepada mekanisme pasar kepada pihak swasta," tandasnya.[] Ajira
