“Adanya usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) motifnya ya satu, yaitu ingin memperpanjang dan memperbesar kekuasaan atau kewenangannya dalam berkuasa,” tuturnya dalam Kabar Petang : Kades 9 Tahun Mengarah ke Jokowi 3 Periode? Di kanal Youtube Khilafah News, Selasa (24/1/2023).
Motif tersebut, menurutnya tanpa melihat atau tidak ada urusannya dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini dinilainya cacat moril kecuali jika Kades-nya berprestasi, baik, dan dikehendaki rakyat. Namun dalam konteks UU yang mengatur aparatur sudah disebutkan masa jabatan Kades hanya 6 tahun dan bisa diperpanjang 3 kali. “Jika berubah menjadi 9 tahun itu kan lebih panjang masa jabatannya. Jadi saya pikir motifnya hanya motif kekuasaan, bukan motif kesejahteraan,” ucapnya.
Wahyudi tidak menyepakati yang menyebutkan salah satu alasan perpanjangan masa jabatan 9 tahun ini karena ada harapan akan membangun desa menjadi lebih maksimal. Jika hasil Pilkades-nya adalah orang yang berkualitas dan sangat dikenal rakyat, lanjutnya, mungkin saja pembangunan bisa lancar dan baik. “Fakta yang terjadi kebanyakan hasil Pilkades melalui Demokrasi itu lebih banyak orang-orang populer, kualitasnya buruk, dan tidak amanah. Kalau diperpanjang masa berkuasanya, maka penderitaan rakyat akan semakin panjang,” ujarnya.
Wahyudi menyampaikan kondisi ini bisa bermata dua, satu sisi jika Kades-nya amanah, profesional, dan kafaah dalam memikirkan rakyatnya, mungkin saja rakyatnya jadi makin baik. Sisi lainnya, saat ini lebih banyak kualitas kepemimpinannya buruk, tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan lebih banyak ingin mempertahankan kekuasaan serta menyalahgunakan kewenangan termasuk menyalahgunakan anggaran.
“Yang ada di sini bukan kesejahteraan dan pelayanan kepada rakyat tapi kesejahteraan keluarga dan kroninya maupun kesejahteraan bagi teman-temannya. Jadi kalau dibilang akan menjamin pembangunan jadi lebih baik, makin lebih sejahtera dan makmur, itu belum tentu terjadi. Yang sudah terjadi bahwa praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, politik dinasti, dan politik pertemanan makin lama dan panjang,” urainya.
Adanya dugaan perpanjangan masa jabatan Kades adalah politik pengondisian 3 periode masa jabatan Presiden, dinilai Wahyudi agak jumping atau kejauhan walau jika dibaca ada indikasi ke arah sana. “Jika kita baca ada indikasi motif yang sama yaitu ingin memperpanjang kekuasaan. Jika masa jabatan Kades diperpanjang, maka Pemerintah Pusat kelak kalau ingin memperpanjangnya juga berarti jangan dipermasalahkan. Mungkin saja akan ada beban moril bagi para Kades untuk mendukung upaya perpanjangan sebagai imbal baliknya,” bebernya.
Menurut Wahyudi, filosofi masa jabatan Kades 6 tahun agar cepat dievaluasi rakyat. Jika kepemimpinannya bagus bisa diperpanjang hingga 3 kali, namun jika buruk maka diganti pemimpin lain di desa tersebut. “Jika masa jabatannya 9 tahun maka akan semakin kuat cengkeraman dan pengaruhnya dan bahkan bisa memunculkan karakter otoritarian. Karakter yang lebih cenderung ingin menjadikan dirinya besar dan tidak mau tunduk dengan aturan tuhan seperti Firaun. Rakyat pun semakin tidak mempunyai kemampuan untuk mengoreksi dan mengevaluasinya kecuali menunggu 9 tahun,” bebernya.
Menurutnya, kalaupun pemilihan tidak secara langsung –mungkin- biayanya jauh lebih murah, tentu orang tidak akan berbondong-bondong untuk berebut jadi kepala desa. Atau kalau tidak banyak peluang untuk melakukan yang abuse of power maka akan menjadi karakter yang baik.
“Oleh karenanya masa jabatan 9 tahun dengan sistem politik demokrasi yang begitu mahal justru akan berbahaya dan bisa menimbulkan watak-watak otoriter realisme, diktator atau menuju kezaliman. Bahasa kerennya disebut dengan watak Firaun. Sistem yang begitu harus diganti dan diubah dulu. Baru kita bisa mencari orang yang berkualitas dengan karakter yang baik,” pungkasnya.[] Erlina
