Tinta Media - Sejak awal, NasDem selalu berseberangan dengan posisi umat Islam. NasDem termasuk yang mendukung Ahok, dan 'Koalisi Sejati Bagi Jokowi'.
NasDem termasuk yang difatwakan haram dipilih, partai pro penista agama, sebagaimana telah diumumkan Habib Rizieq Shihab. NasDem termasuk partai yang anti gerakan 212.
Hingga saat ini, NasDem tetap mendapat jatah 3 Menteri di kabinet Jokowi. Padahal, infonya Jokowi marah NasDem mengusung Anies Baswedan. Tetapi kenapa Menteri NasDem tidak segera didepak dari Kabinet?
Apakah, kemarahan Jokowi kepada NasDem hanya sandiwara? Apakah, Jokowi sejatinya juga mendukung Anies Baswedan? Atau, apakah ini hanya strategi NasDem untuk meningkatkan perolehan suara di Pemilu 2024?
Realitas politik ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah NasDem murni mengusung Anies Baswedan atau punya motif politik lain. Maksudnya, bisa saja NasDem berdiri didua kaki. Bisa saja, dukungan kepada Anies juga atas restu Jokowi.
Hal ini terlihat, pada komitmen NasDem yang akan tetap mempertahankan legacy kezaliman pada HTI & FPI. NasDem berulangkali menyatakan akan tetap mempertahankan status 'terlarang' bagi HTI & FPI.
Lagipula, dukungan NasDem (termasuk parpol lainnya) kepada Anies Baswedan bisa dicabut setiap saat. NasDem bisa saja mencabut dukungan sehari sebelum pendaftaran Capres di KPU. Jika hal ini terjadi, maka Anies akan gagal nyapres. Suara PKS & Demokrat tidak mencukupi untuk membeli tiket pencapresan Anies.
Komitmen pencapresan, belum dapat dipercaya sebelum pendaftaran di KPU. Bagaimana jika ternyata ini strategi NasDem untuk menggembosi Anies dari dalam?
Pertama, menggembosi dukungan untuk Anies dari basis suara umat Islam. Narasi 'permusuhan' NasDem terhadap HTI & FPI bisa memelototi elektabilitas Anies Baswedan.
Kedua, menggagalkan pencapresan Anies. Yakni, ketika menjelang pendaftaran Capres di KPU, NasDem bisa secara sepihak mencabut dukungan dan gagal lah pencapresan Anies.
Atau, kita juga khawatir. NasDem adalah kepanjangan tangan Jokowi dan oligarki. Sehingga, kelak jika Anies menjadi Presiden tetap harus tunduk pada Jokowi dan oligarki. Bagaimana coba? [].
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
