Beras Semakin Mahal, Potret Sistem Gagal - Tinta Media

Kamis, 16 Februari 2023

Beras Semakin Mahal, Potret Sistem Gagal

Tinta Media - Beberapa pekan terakhir, harga beras di pasaran mulai merangkak naik. Kenaikan harga bervariasi, berkisar Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kg (beritasatu.com, 12/2/2023). Harga beras setiap kilogram sekitar Rp 14.000-16.000. Beras merupakan makanan pokok rakyat yang mau tak mau harus selalu tersedia demi mencukupi kebutuhan pangan. Namun, faktanya, harga beras kian tak bersahabat. Tak hanya beras, harga kebutuhan lain pun ikut merangkak naik. Apalagi momen-momen menjelang puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Untuk menyiasati kenaikan harga pangan, kebanyakan masyarakat mengurangi jumlah pembelian dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan lain selain beras, seperti sayur, buah, lauk pauk, dan beragam kebutuhan lain yang juga tak murah. Pemerintah sebetulnya telah mengantisipasi dengan pengadaan sembako murah. Seperti di Nusa Tenggara Barat, Bulog Larantuka mengadakan Operasi Beras Murah yang digelar 13/2/2023 (kompas.com, 14/2/2023). Kaum ibu rela berdesakan demi mendapatkan beras dengan harga Rp 9.000 per kilogram. Mereka pun rela antri dari pagi hingga sore hari.

Di wilayah lain keadaan serupa terjadi. Di Jakarta, Bulog sudah membanjiri pasar dengan 10.000 ton beras impor di Pasar Cipinang (tempo.co, 6/2/2023). Dan telah dilakukan juga operasi pasar di berbagai tempat. Namun, harga beras masih terus mahal dan agaknya sangat sulit turun kembali.

Pengamat pertanian dari AEPI, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori memaparkan penyebab kenaikan harga beras. Harga beras tak kunjung turun meskipun pasokan beras impor membanjiri pasar. Karena operasi pasar yang dilakukan Bulog, tak efektif (tempo.co, 13/2/2023). Demikian paparnya. Operasi pasar adalah subsidi umum. Sehingga tak jelas siapa sasarannya. Artinya setiap orang boleh membeli beras Bulog. Dalam operasi ini pun, penjual atau pengecer menjadi bagian pasar. Bisa jadi ini pun menjadi titik masalah.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengungkap adanya gelagat penyimpangan sewaktu melakukan inspeksi lapangan dan operasi pasar beras (CNBC.com, 10/2/2023). Sebetulnya harga beras sudah turun. Namun, faktanya di lapang, harga beras bulog yang dibanderol Rp 8.300 per kg, dijual di pasaran dengan kemasan premium seharga Rp 12.000. Sekitar 350 ton beras Bulog ditemukan di Polda Banten, akan diselewengkan harganya seharga beras premium. Demi keuntungan semata.
Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme menyengsarakan rakyat. Negara Indonesia yang terkenal dengan sebutan negara agraris, melimpah hasil alam, termasuk salah satunya produksi padi yang luar biasa saat masa panen. Seharusnya dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Namun sayang, pengelolaan sumberdaya alam yang buruk, memojokkan nasib rakyat.

Seharusnya negara fokus pada pengelolaan dan penyediaan beras berkualitas untuk rakyat. Dengan regulasi yang pro rakyat. Sekaligus amanah dalam pengelolaan segala sumberdaya. Para mafia yang disebut-sebut "merusak" pasar beras nasional pun tak bisa dibekuk tegas karena sulit dibuktikan keberadaannya. Hal ini pun menjadi bukti bahwa negara lemah di hadapan para mafia. 

Padahal negara seharusnya mempunyai kendali pasar. Agar senantiasa kondusif menyediakan seluruh kebutuhan rakyat dengan harga yang terjangkau masyarakat. Namun hal tersebut sulit diwujudkan selama sistem kapitalisme tetap dijadikan panutan. Karena kapitalis selalu opportunis dalam menciptakan kondisi pasar yang curang. Demi satu tujuan utama, keuntungan yang melimpah. Tanpa peduli akibat yang terjadi di tengah masyarakat. Jelaslah, sistem kapitalisme sekuleristik gagal menjamin kebutuhan pokok setiap rakyatnya. Sistem yang kian parah karena jauhnya aturan agama dari kehidupan. Tak menghitung halal haram atau benar salahnya perbuatan.

Negara tak cukup hanya sekedar menstabilkan harga bahan pangan di pasar. Namun, negara juga wajib senantiasa menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya. Tak mengandalkan pada ketergantungan kepada negara lain. Negara pun selayaknya dapat membangun ketersediaan dan ketahanan pangan secara mandiri. Dengan berbagai metode yang memprioritaskan kebutuhan rakyat. Inilah tanggung jawab utama para pemimpin negara. Sabda Rasulullah SAW. dalam hadits Al Bukhori, sangat jelas tentang tanggung jawab pemimpin, yaitu menjaga setiap urusan rakyatnya. Dan setiap kepemimpinanannya pasti akan dimintai pertanggungjawaban.
Negara yang amanah dalam pengurusan kebutuhan umat, hanya dapat terwujud dalam sistem Islam. Yaitu sistem yang berlandaskan akidah Islam dalam pengaturan kehidupan. Sistem Islam dalam wadah institusi yang amanah dan bijaksana. Paradigma Islam memandang bahwa rakyat sebagai amanah yang harus dijaga. Bukan dianggap sebagai beban.
Wallahu a'lam bisshowwab.

Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor

Rekomendasi Untuk Anda × +

Bagikan artikel ini

Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.

Artikel Menarik Lainnya :