Dari seluruh sub tema tersebut sangat jelas mengarahkan perempuan pada pemberdayaan ekonomi. Sub tema pertama misalnya disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong kewirausahaan perempuan dengan mendorong adanya kebijakan publik untuk mengatasi unpaid care work, mendorong peningkatan kemampuan wirausaha perempuan dalam pemanfaatan teknologi dalam berusaha, serta mendorong kemampuan berwirausaha bagi perempuan penyintas kekerasan.
Dukungan pemerintah yang begitu besar terhadap pemberdayaan perempuan dalam ekonomi tidak lepas dari pandangan bahwa ini adalah solusi mengatasi kemiskinan keluarga. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik per maret 2022, kemiskinan di negeri ini masih cukup tinggi yakni 26,16 juta jiwa. Selain itu pemberdayaan ini juga akan mendukung tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan tidak lagi dipandang rendah dan tidak mudah menjadi korban kekerasan.
Padahal pemberdayaan ekonomi perempuan melalui arus ide kesetaraan gender ini hanyalah menghancurkan perempuan dan keluarga. Lihat saja bagaimana generasi muda saat ini rusak terseret dalam kehidupan liberal dan materialistik. Dan dibalik kerusakan tersebut ada peran ibu sebagai pendidik generasi yang hilang. Jika pemberdayaan perempuan ini terus dipaksakan, maka kerusakan generasi akan semakin parah.
Sayangnya, pemerintah seakan tidak peduli dan menolak mengatakan bahwa kerusakan generasi terjadi akibat hilangnya peran ibu di rumah tangga. Pemerintah justru memfasilitasi kaum ibu agar tetap berdaya di tempat kerja, seperti membuat kebijakan tentang daycare, full day school, memperpanjang cuti hamil dan melahirkan dan sebagainya. Negara hanya mengambil keuntungkan dengan pemberdayaan ibu ini.
Lenny Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah mengatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan memberikan kesempatan kerja pada perempuan. “Kalau kita bisa memberdayakan perempuan sebetulnya produk domestik bruto atau PDB kita bisa naik. Studinya McKinsey Global menyebutkan kalau kita bisa menaikkan partisipasi angkatan kerja perempuan 3 persen saja, PDB Indonesia bisa naik USD 135 miliar di 2025” ungkap Lenny dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Kementerian pada bulan Agustus lalu.
Pemberdayaan ekonomi kaum ibu yang selalu didorong untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan juga negara sejatinya adalah bentuk dari eksploitasi. Pemberdayaan ibu seharusnya dikembalikan kepada peran utama ibu sebagai pendidik generasi sebagai calon pemimpin masa depan. Pemberdayaan sebagai ibu generasi ini tentu butuh sistem pendukung yang dibangun oleh negara dalam semua sistem kehidupan. Dengan sistem ini ibu bisa fokus dalam mengemban tugasnya dan tidak dibebani dengan kewajiban mencari nafkah. Sistem pendukung tersebut adalah sistem kehidupan Islam yang berasal dari Allah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur kehidupan.
Sistem kehidupan Islam ini akan terwujud dalam negara yang menerapkan politik ekonomi Islam yaitu Khilafah Islamiyah. Politik ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dengan pemenuhan yang menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan itu harus sampai pada tataran terpenuhinya kebutuhan perempuan seperti dalam hal makanan, pakaian hingga tempat tinggal yang layak. Jadi, ibu bukan dieksploitasi untuk meningkatkan ekonomi negara.
Dalam
naungan sistem Islam ini, bekerja bagi seorang perempuan hanyalah sebuah pilihan
bukan tuntutan keadaan seperti yang terjadi saat ini. Islam justru menjamin kebutuhan
pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah pada suami, ayah atau kerabat
laki-laki bila tidak ada suami atau ayah. Namun jika mereka semua ada tetapi
tidak mampu mencari nafkah atau mereka para pencari nafkah tadi sudah tidak ada
lagi, maka jaminan langsung yang akan diberikan oleh negara. Dan negara akan memberikan
santunan setiap bulannya, yang bisa mencukupi kebutuhan asasiyah para perempuan dalam kondisi tersebut.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam menyatakan bahwa dalam rumah tangga, Allah memberikan peran bagi suami sebagai pemimpin rumah tangga yang wajib memimpin, melindungi dan menafkahi anggota keluarganya. Sedangkan peran istri sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, bertanggung jawab mengatur rumahnya di bawah kepemimpinan suami.
Inilah cara Islam memuliakan dan melindungi perempuan. Bukan dengan menjadikan mereka sebagai pencari nafkah dengan berpartisipasi dalam sektor ekonomi, akan tetapi caranya dengan mengembalikan perempuan pada fungsi utama sebagai pendidik generasi dan pengurus rumah.
Islam memberikan tanggung jawab pada seorang ibu untuk menjaga kehamilan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak serta mengatur rumah suaminya pada seorang ibu. Dalam Islam tidak ada beban bagi seorang perempuan untuk bekerja keras menyejahterakan ekonomi keluarga, karena hal itu merupakan tanggung jawab laki-laki yakni suami dan wali.
Islam tidak
melarang perempuan bekerja, tetapi mereka boleh bekerja hanya untuk mengamalkan
ilmu dan untuk kemaslahatan umat. Tetapi dengan catatan selama tanggung jawab mereka
sebagai istri dan ibu tetap terlaksana dengan baik. Hanya dengan kembali kepada
sistem Khilafah, maka kaum ibu akan mendapatkan kesejahteraan dan kemuliaan
yang hakiki.
