Tinta Media - Pengamat Politik Adi Prayitno tuding PDIP memble untuk berhadapan dengan kelompok yang disebutnya sebagai Islam radikal dan pengusung sistem khilafah. Masih menurut Adi, dirinya menilai selama dua periode Jokowi tidak ada tokoh PDIP yang tampil menentang organisasi radikal.
“PDIP sebagai partai besar harusnya berhadapan dengan pengusung khilafah atau Islam radikal. Setidaknya, ajak pengusung khilafah bertengkar secara konsep,” ungkapnya, dalam kanal Youtube Total Politik, 10/1.
Satu sisi, penulis tidak sependapat dengan stigma 'radikal' yang disampaikan Adi Prayitno. Namun, substansi 'bertengkar konsep' yang ditawarkannya, sepertinya layak untuk ditindaklanjuti.
Mengadu konsep, bertengkar konsep, bukan untuk unjuk kekuatan atau sekedar gagah-gagahan. Melainkan, untuk mendapatkan resolusi bagi sengkarut problem yang menimpa negeri ini. Siapa tahu, kebuntuan akan solusi justru tercipta dari pertengkaran konsep tersebut.
Penulis sendiri, sudah lama menantang adu konsep tentang tata kelola negara, melalui sistem Islam yakni Khilafah yang penulis pahami dengan sistem politik demokrasi yang menjadi pilihan konsep politik PDIP. Bahkan, kepanjangan PDIP itu sendiri adalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Di Channel Yotube penulis, tantangan debat kepada PDIP masih ada. Dan sampai kini belum ada tanggapan.
Rasanya, akan sangat menarik jika terjadi diskusi konsep perbandingan antara sistem Khilafah dengan sistem demokrasi. Nantinya, tema-tema seputar kebijakan fiskal dan moneter, pengelolaan kekayaan alam dan sistem kepemilikan, pelayanan publik, hak dasar rakyat, kontestasi politik untuk mengisi jabatan kekuasaan, dan banyak soal lagi, bisa saling ditawarkan dan dipertentangkan.
Selama ini misalnya, penulis juga ingin tahu detail konsep ekonomi gotong royong yang disuarakan PDIP. Lalu, nanti penulis akan menjelaskan asas kepemilikan yang akan menjadi dasar distribusi harta ditengah manusia.
PDIP juga bisa memaparkan konsep ekonomi dan politik yang akan menjaga stabilitas pertumbuhan, penulis juga akan menjelaskan hal yang sama dalam konsep Khilafah. Bagaimana sumber pemasukan negara Khilafah diambil bukan dari pajak, yang akan menopang kebutuhan negara dan pelayanan atas kewajiban menyejahterakan rakyat.
PDIP bisa mengutus Maru'arar Sirait, Adian Napitupulu, Pramono Anung, atau tokoh lainnya asal jangan Hasto Kristiyanto. Penulis khawatir Hasto 'mencret' karena tidak akan siap dengan diskusi dan adu konsep.
Lalu publik akan memberikan penilaian, apakah negeri ini akan lebih baik dengan Khilafah atau tetap mempertahankan demokrasi. Model komunikasi juga bisa dua arah, tidak satu arah yang selama ini hanya sepihak memberikan stigma negatif atas konsep Khilafah.
Bahkan, saat ramai penolakan RUU HIP, Hasto secara terbuka meminta ajaran Islam Khilafah disejajarkan dan dilarang seperti ajaran Komunisme. Benar-benar pelecehan terhadap ajaran Islam.
Kepada Adi Prayitno, atau siapapun yang bisa memfasilitasi diskusi, penulis akan sangat berterima kasih jika nantinya 'bertengkar konsep' ini benar-benar terjadi. Sambil menunggu tantangan debat ini direspons, penulis tetap akan sabar menunggu dan terus berkarya untuk memberikan sumbangan terbaik bagi negeri. [].
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Pejuang Syariah & Khilafah
https://heylink.me/AK_Channel/
