Tinta Media - Menanggapi tudingan dari pihak tertentu yang menggolongkan beberapa web Islam ke dalam daftar situs web pro radikal dan teroris, Pengamat Politik Internasional Umar Syarifuddin mengatakan, jelas logika ini rapuh dan berbahaya.
"Mengaitkan radikalisme dengan Islam dan mengaitkan dengan terorisme jelas logika yang rapuh dan berbahaya," ujarnya kepada Tinta Media Senin (9/1/2023).
Ia melanjutkan, rapuh karena istilah radikal masih belum jelas definisinya, apalagi disepakati. Sama dengan terorisme, istilah ini tidak lebih merupakan narasi propaganda yang digunakan secara sepihak berdasarkan kepentingan masing-masing."Yang terjadi saat ini, istilah radikal lebih diarahkan kepada umat Islam dan ajaran Islam. Ini berbahaya karena merupakan propaganda sistematis untuk membangun citra jelek Islam dengan ajarannya yang mulia," tegasnya.
Umar heran, bagaimana mungkin umat Islam membenci ajaran Islam yang merupakan agamanya sendiri, seperti mengkriminalkan kewajiban penegakan syariat Islam secara totalitas. Padahal, tindakan tersebut jelas untuk kepentingan musuh-musuh Islam yang tidak ingin umat Islam menjalankan ajaran Islam. Musuh-musuh Islam sangat mengerti penerapan Syariah Islam secara totalitas didalam naungan khilafah termasuk ajaran jihad fi Sabilillah untuk melawan penjajah, mengancam agenda-agenda penjajahan mereka di dunia Islam.
Umar menyayangkan kalau pemerintah terjebak dalam propaganda radikalisme menuju terorisme. Bila ini terjadi, berarti pemerintah sudah tunduk kepada kepentingan asing dan membuka front terbuka memusuhi ajaran Islam dan umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini."oleh karena itu, penting sekali memahamkan dan menyadarkan masyarakat akan adanya penyesatan opini terhadap istilah radikal oleh pihak yang tidak ingin melihat umat Islam bangkit secara ideologi dan menggantikannya dengan ideologi kapitalisme -sekulerisme yang sekarang masih mendominasi negeri-negeri kaum muslimin.
Ancaman Nyata
Sistem kapitalisme, menurut Umar, merupakan ancaman nyata dan riil. Termasuk ekonomi neoliberal. Sistem kapitalisme secara dan sistematis telah menyusahkan rakyat. Kebijakan neoliberal dengan cara mengurangi subsidi lewat instrumen liberalisasi ekonomi telah menambah beban rakyat. Sistem neoliberal yang dianut negeri ini juga telah menjadi jalan eksploitasi bagi kekayaan alam Indonesia oleh swasta. Privatisasi dengan alasan investasi dan pasar bebas telah merampas kekayaan tambang minyak, emas, batubara, hutan dan air yang merupakan milik rakyat."Kekayaan alam yang seharusnya merupakan berkah bagi rakyat dikeruk oleh perusahaan swasta nasional maupun asing untuk kepentingan segelintir orang," bebernya.
Umar menegaskan, sistem kapitalistik tidak mampu menyatukan rakyat. Hal ini terbukti dengan lepasnya Timor -Timor karena alasan menentukan nasib sendiri sebagai hak demokrasi. Bukan hanya itu, Papua dan beberapa wilayah lain akan terancam lepas dengan alasan hak demokrasi menentukan nasib sendiri."Dengan praktik sistem kapitalisme, negara dililit hutang yang jumlahnya sudah mencapai tingkat menghawatirkan. Keamanan rakyat dalam sistem sosial juga tidak terjamin dengan baik. Sistem kapitalisme - liberalisme justru menyuburkan berbagai kejahatan dan kemungkaran," pungkasnya.[] Yupi UN
