Tinta Media - Dahlan Iskan dalam misi "merusak" PLN ini ternyata hanya merupakan "follow up" dari gagasan dan cita2 Agen CIA bidang ekonomi bernama John Perkins yang masuk ke Indonesia pada 1975 dan berkantor di PLN Distribusi Bandung. Akhirnya Perkins mengakui semua bahwa dia diutus CIA untuk merusak ekonomi Indonesia melalui "modus" kelistrikan !
Dalam tahap "Conceptual Design" Perkins merencanakan PLN Jawa-Bali harus di privatisasi/dikuasai swasta terutama AS group, secara "Unbundling" Vertikal agar terjadi kondisi kompetisi penuh alias "Multy Buyer and Multy Seller" (MBMS). Targetnya , dengan System ini, CIA bisa mengkondisikan Pemerintah Indonesia sama sekali tidak bisa mengendalikan kelistrikan dan selanjutnya bisa dijadikan "instrumen politik" untuk kepentingan mereka ! Seperti contoh, terjadi revolusi sosial di Kamerun 1999, yang di awali "chaos" kelistrikan gara2 Kartel Liswas menciptakan "over pricing" sampai 11x lipat saat "peak load" atau beban puncak (antara jam 17.00 - jam 22.00).
Itulah akibat "Conceptual Design" Perkins dengan menciptakan kondisi MBMS System di Jawa - Bali.
OPSI "ISLAND SYSTEM" UNTUK MENGHINDARI MBMS.
Untuk menghindari MBMS sebenarnya di Jawa-Bali bisa dibikin kelistrikan "Island System" seperti Jepang di P. Honzu (analisa teknis Sidang MK 2003). Yaitu proyek Transmisi di Jawa-Bali tidak dibikin dari Anyer (ujung Jawa bagian barat) ke Karangasem (Bali bagian Timur)secara menerus ("Verticaly Integrated System"). Tetapi dipisah untuk Jawa-Barat (termasuk DKI) satu System, Jawa Tengah satu System, Jawa Timur satu System , Bali satu System. Paling yang menyatukan (kalau ada) adalah kabel KA Cepat semacam "Maglev" atau "Sinkanzen" (impian Jokowi) yang menjulur dari Jakarta ke Bali.
Dengan "Island System" ini, meskipun pengelolaan kelistrikan oleh swasta , namun Pemerintah relatip masih bisa mengendalikan bahkan masih bisa menerapkan azas manfaat yaitu dengan perhitungan "Benifit Cost Ratio"/BCR dalam operasional kelistrikan. Atau kelistrikan masih bisa dikendalikan secara Infrastruktur yang merupakan "Public goods" (Komoditas Public). Sehingga secara keseluruhan masih bisa di taruh dibawah management BUMN !
Namun karena para pejabat khususnya yang mengelola kelistrikan tidak memiliki Visi/Ideologi dalam konteks Sektor Energy khususnya Sektor Ketenagalistrikan, dan yang ada di kepala mereka hanya berpikir, "Yang penting bisa ikut berbisnis dalam System yang ditawarkan Asing tersebut !" Maka akhirnya pada tahap "Detail Design" pun justru mendorong terciptanya Regulasi/UU Ketenagalistrikan yang menerapkan Ideologi apapun, termasuk Liberal , yang penting menguntungkan diri sendiri ! Tidak memikirkan dampak luas rakyat !
Itulah mengapa Dahlan Iskan dalam Sidang MK 2010 berkata, "Untuk mengelola kelistrikan tidak diperlukan UU !". Dan seluruh Ritail PLN khususnya Jawa-Bali di jual, sehingga saat ini terjadilah MBMS yang menguras uang subsidi dari Pemerintah ratusan triliun jumlahnya.
Artinya Dahlan Iskan ini memang hanya mengikut saja konsep orang lain, dan yang penting menguntungkan pribadinya.
KESIMPULAN
PLN dan NKRI ini rusak karena para pejabatnya tidak memiliki Visi/Ideologi dengan semangat Etatisme (disini ada intersection dng "Ta'jul Furudz" /Ideologi Islam).
Dan perlu diketahui bahwa saat ini kondisi lapangan sektor ketenagalistrikan khususnya di Jawa-Bali , sudah dalam keadaan "Unbundling Vertikal" secara total ! Dan sehari hari sudah terjadi kompetisi penuh atau MBMS yang berakibat tarip listrik yang sangat mahal, karena "operating cost" sudah sepenuhnya ditangan Kartel Liswas dengan teknik "Power Wheeling System" yang hanya berdasar atas Kepmen ESDM saja. Yang semua ini berakibat subsidi
listrik yang ratusan triliun pertahun agar harga listrik relatip stabil !
Dengan kata lain kelistrikan sudah terperangkap dalam strategi KAPITALIS yang bekerjasama dengan KOMUNIS. Atau persisnya telah diperalat oleh REZIM KOMUNIS BERKEDOK KAPITALIS !
RAKYAT HARUS MELAWAN !!
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!
JAKARTA, 23 JANUARI 2023.
Oleh: Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
