Tinta Media - Narator Indonesia Justice Monitor (IJM) menilai pemindahan ibukota negara belum urgen dan prioritas.
"Alhasil, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur sejatinya masih belum menjadi urgen dan prioritas dalam mendorong tumbuhnya ekonomi saat ini," tuturnya dalam Aspirasi Rakyat: Proyek IKN akan Jadi Hambalang Baru? Jumat (16/12/2022) di kanal YouTube Justice Monitor.
Ia menilai ambisi pemerintah melanjutkan proyek pembangunan ibukota negara atau IKN dianggap sebagian pengamat berpotensi gagal. "Pasalnya hingga kini dinilai masih terkendala pembiayaan," ungkapnya.
Ia melanjutkan bahwa sejumlah ekonom menilai iming-iming dan insentif yang ditawarkan pemerintah belum cukup menarik investor untuk menanamkan modalnya di ibukota negara (IKN Nusantara) terlebih investor asing. "Faktor lain yang membuat IKN tidak menarik investor global adalah faktor kelayakan," terangnya.
"Investor masih akan berpikir ulang untuk menanamkan investasi ke ibukota baru karena membutuhkan waktu lama untuk balik modal," bebernya.
Ia juga menyampaikan prediksi bahwa dalam waktu 10 hingga 15 tahun ke depan pembangunan IKN akan cenderung mengandalkan APBN. Sementara itu terutama investor lokal akan cenderung melihat potensi kota-kota sekitar misalnya kota Samarinda. "Penawaran pemerintah mungkin masih kurang menarik. Problemnya bukan pada insentif tetapi kepastian," ulasnya.
"Peneliti ekonomi dari INDEF Nailul Huda menuturkan sempat memprediksi proyek IKN akan berujung seperti Hambalang," tukasnya.
Menurutnya, seharusnya saat ini pemerintah lebih fokus menyelesaikan berbagai masalah ekonomi nasional yang tidak menguntungkan. Tidak hanya berat dan penuh tantangan. Salah satunya kondisi ekonomi global yang unpredictable yang mendorong ketidakpastian. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina serta pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.
"Bahkan berbagai prediksi, dampak pelambatan ini akan mendorong resesi ekonomi di berbagai negara tanpa kecuali Indonesia," pungkasnya.[] Ajira
