Nasib Cianjur Tak Pasti, Kebijakan Negara Setengah Hati - Tinta Media

Jumat, 30 Desember 2022

Nasib Cianjur Tak Pasti, Kebijakan Negara Setengah Hati

Tinta Media - Setelah lebih dari satu bulan gempa besar Cianjur yang meluluhlantakkan wilayah tersebut, warga masih tak tahu dengan nasibnya. Para warga masih tetap bertahan di pengungsian. Masih bersabar menanti, kapan bisa hidup normal kembali?

Salah satunya penduduk wilayah Cibeureum, Kecamatan Cugenang, yang masih belum menerima dana stimulan perbaikan bangunan karena alasan proses pendataan yang tak akurat dan harus diproses ulang (bbc.com, 22/12/2022). Masih banyak juga warga yang galau, akan mendapatkan bantuan dana stimulus atau tidak terkait lokasinya di patahan sesar Cugenang. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengungkapkan lebih dari 8.300 warga telah menerima dana stimulan untuk membenahi rumah mereka. Semenjak 21 Desember 2022 lalu, BNPB menyatakan, proses penanganan bencana Cianjur memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah ditetapkan masa darurat berakhir 20 Desember 2022. 

Keadaan para pengungsi kian memprihatinkan. Apalagi kondisi musim hujan kian ekstrim menyapa setiap hari. Pengungsi pun semakin rapuh dan mudah terserang penyakit. Karena kondisi kesehatan yang terus menurun.

Keadaan ini diperburuk dengan berhembusnya kabar korupsi Bupati Cianjur yang diduga menyelewengkan dana bantuan gempa (kompas.com, 28/12/2022). Memprihatinkan.

Segala fakta di lapangan menunjukkan bahwa negara lamban dalam penanganan bencana gempa. Terutama masalah tempat tinggal. Selayaknya negara dapat bergerak cepat dalam penyelesaian segala masalah korban gempa. Mengingat Cianjur adalah wilayah sesar gempa. Pemerintah merupakan pihak utama yang bertanggung jawab atas segala yang menimpa rakyatnya. 

Sistem sekularisme, sistem yang memisahkan aturan agama dari kehidupan, terbiasa lalai akan setiap kebutuhan rakyatnya. Karakter buruk sekularisme menjadikan demokrasi sebagai nafas kehidupan, yang tak menjadikan rakyat sebagai tujuan utama. Inilah yang menjadi sumber kezaliman yang terus menimpa rakyat. Kebijakan yang ditetapkan hanya kebijakan setengah hati, yang tak sajikan solusi pasti.

Jika bukan bersandar pada pemimpin, lantas rakyat harus bersandar pada siapa?

Islam mensyariatkan bahwa pemimpin adalah pengurus seluruh masalah umat. Ibnu Umar ra. berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya," (HR. Bukhori dan Muslim).

Rasulullah SAW mengutamakan setiap kepentingan umat di atas segala-galanya, termasuk kepentingan Beliau SAW, berdasarkan pondasi syariat Islam. Karena dalam sistem Islam, kebutuhan rakyat adalah prioritas utama pelayanan negara. 

Penanganan bencana semestinya merujuk pada manajemen bencana yang telah ditetapkan. Demi kembalinya kestabilan keadaan pasca bencana. Sistem Islam menetapkan penanganan bencana dengan cermat, cepat, tepat dan terukur. Semuanya ditetapkan dalam peraturan negara yang jelas. Termaktub di dalamnya penanganan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Semua ini tergambar saat paceklik terjadi di jazirah Arab masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al Khaththab. Saat itu, warga Daulah mendatangi Madinah untuk meminta bantuan makanan. Umar bin Al Khaththab segera membentuk tim, yang terdiri dari beberapa orang sahabat untuk penanggulangan bencana kelaparan. Setiap pengungsi didata untuk mendapatkan bantuan terbaik dari negara. Segala kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, papan dipenuhi oleh negara. Jika kondisi telah kondusif, para pengungsi diperkenankan kembali ke wilayah asal seraya dibekali kebutuhan hidupnya. Penanganan yang luar biasa. Inilah wajah sistem Islam dalam penanganan bencana. Cepat dan tepat sasaran.

Wallahu a'lam.

Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor

Rekomendasi Untuk Anda × +

Bagikan artikel ini

Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.

Artikel Menarik Lainnya :