Tinta Media - Bappelitbangda Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran ( UNPAD ) menggelar konferensi internasional tentang kebijakan pembangunan berbasis ilmiah melalui riset dan inovasi, dengan tajuk "Science-Based Policy initiatives: bringing SDGs to rural Development Innovation" yang dilaksanakan secara hybrid.
Konferensi ini bertujuan untuk membangun dialog yang efektif dan komprehensif antara pembuat kebijakan, akademisi, praktisi dan memperkuat jaringan dan bertukar pengetahuan untuk menciptakan inovasi dalam pembangunan pedesaan. Sekda Kabupaten Bandung berharap kegiatan ini dapat dijadikan agenda tahunan ke depan dan menjadi wadah hilirisasi hasil penelitian. (Jabar.tribunnews.com)
SDGs (Sustainable Development Goals) secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah program pembangunan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat 17 poin dan 168 target yang harus dimiliki dan dicapai setiap negara. Spirit SDGs inilah yang menjadi acuan berbagai negara di dunia (termasuk Indonesia) dalam menetapkan berbagai kebijakan, serta menentukan target-target pembangunan yang harus dicapai dalam rentang maksimal tahun 2030. Sejatinya, SDGs adalah proyek Barat yang sarat agenda sekulerisasi dan melanggengkan penjajahan kapitalis di dunia Islam.
Kaum muslim harus cerdas dalam melihat program SDGs ini. Kelihatannya sangat manusiawi, tetapi di dalamnya terdapat program-program yang tidak sesuai syariat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang benar adalah yang menempatkan syariat dalam kaca mata kewajiban, bukan kepentingan.
Dalam sistem Islam, kepala negara berkewajiban mengurusi urusan umat berdasarkan kitab Allah dan sunah Rasulullah, bukan kepanjangan tangan dari kebijakan Barat.
Dalam sistem Islam, kekuasaan pemimpin betul-betul bulat. Agar kekuasaan tertinggi ini tidak merusak, maka syarat untuk menjadi pemimpin pun sangat ketat dan harus tunduk kepada hukum syara'.
Meskipun kekuasaannya begitu kuat, tetapi tidak berarti dia tidak tersentuh hukum, juga tidak mempunyai kekebalan hukum. Sebaliknya, dia tunduk kepada hukum karena kedaulatan negara di tangan hukum (syara') bukan di tangan manusia. Pemimpin dalam sistem Islam benar-benar independen dan hanya tunduk kepada Allah dan hukum syara', bukan kepada yang lain, apalagi kepada darul kufur.
Seorang pemimpin mengurus rakyatnya tanpa pandang bulu. Satu-satunya yang menjadi pertimbangan adalah hukum syara'. Karena itu, negara yang menerapkan sistem Islam menjadi negara semua pemeluk agama, semua etnis, bangsa, kelompok, serta golongan, bukan negara bagi kelompok atau etnis tertentu, apalagi cukong.
Inilah uniknya Islam. Penerapan sistemnya telah terbukti berabad-abad membawa kesejahteraan. Keunikan tersebut tidak terdapat dalam sistem mana pun di muka bumi ini. Hanya orang yang buta mata dan hatinya yang selalu menutup mata terhadap realitas ini.
Wallahu alam bishawab.
Oleh: Sri Mulyani
Sahabat Tinta Media
