Tinta Media - Hasil survei terbaru dari dua lembaga survei di Indonesia yang menunjukkan ada kenaikan kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden mendapat tanggapan dari Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data Fajar Kurniawan.
“Untuk melihat hasil survei valid atau tidak dan ada kejanggalan atau tidak, maka ada indikator untuk menilai hasil survei tersebut,” tuturnya dalam Kabar Petang: Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi 73 Persen, Wajarkah? pada Selasa (27/12/2022) di kanal youtube Khilafah News.
Menurutnya ada beberapa indikator untuk melihat suatu hasil survei valid dan ada kejanggalan atau tidak. "Setidaknya ada dua indikator yang dipakai untuk menilai kevalidan dan ada kejanggalan atau tidak dari hasil sebuah survei," ujarnya.
Pertama, rancangan metodologi survei yang digunakan dan cara pengambilan sampelnya. “Jika mau fair menilai hasil survei, maka harus kita bedah dulu metodologinya serta bagaimana cara pengambilan sampel survei tersebut,” ucapnya.
Metodologi yang digunakan, lanjutnya, apakah menggunakan stratified random sampling atau stratified purposive random sampling atau menggunakan metode lain. Fajar menandaskan bahwa metodologi apa yang digunakan harus di-disklose (buka) oleh penyelenggara survei. “Ini agar publik tahu apakah proses metodologis dari survei tersebut kredibel atau tidak karena sangat menentukan hasil dari survei itu. Selain itu, berapa sampel atau sampling yang diambil juga harus jelas jumlah dan populasinya,” imbuhnya.
Kedua, independensi penyelenggara survei. “Sebuah survei jika pelaksanaannya karena kehendak dan pesanan pihak-pihak tertentu, biasanya hasil survei akan mengikuti keinginan pihak pemesan survei. Terkait ini, saya kira menarik untuk menelaah hasil survei kepuasaan yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Katanya kepuasannya adalah tertinggi sepanjang tahun 2022 bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum covid,” paparnya.
Menurut Fajar, hasil survei dari Poltracking Indonesia yang menyebutkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih patut dipertanyakan. “Teman-teman Poltracking menyampaikan bahwa tingginya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dipicu beberapa hal,” tandasnya.
Mengutip pernyataan Poltracking Indonesia bahwa faktor pemicu pertama adalah kemampuan pemerintah di dalam mengendalikan dampak pandemi covid, kemampuan pemerintah di dalam mengelola ekonomi sehingga inflasi bisa terjaga, dan kesuksesan kegiatan presidensial G20. “Kebijakan-kebijakan yang disebutkan bahwa pemerintah sukses ternyata di lapangan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari saat itu justru sedang struggle dan berjuang untuk pulih setelah pandemi,” nilai Fajar.
Faktor independensi dalam pelaksanaan sebuah survei, menurut Fajar menjadi faktor yang lumayan penting apalagi jika dikaitkan dengan tahun politik. Dalam sistem politik demokrasi, sambungnya, memang meniscayakan keberadaan lembaga survei untuk memunculkan dan menaikkan popularitas dan akses elektabilitas calon legislatif dan calon kepala daerah. Ini untuk menarik orang agar memilih calon dari hasil survei tersebut karena prinsipnya one man one vote.
“Inilah faktor-faktor yang harus kita pertanyakan sebelum meyakini bahwa sebuah hasil survei valid, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik dan luas atau tidak,” pungkasnya.[] Erlina
