Tinta Media - Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., Ak. menilai investasi Cina merugikan rakyat.
“Investasi (Cina) itu faktanya merugikan rakyat dan negara Indonesia, yang diuntungkan hanya kapitalis Cina dan tenaga kerja Cina serta para pejabat yang menjadi perpanjangan tangan kepentingan Cina,” tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (2/11/2022).
Memang dari sisi jumlah investasi asing dari Cina tiap tahun makin meningkat, bahkan di kuartal II 2022 naik 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menembus US$ 2,3 miliar. “Bahkan selama 5 tahun terakhir, investasi menjadi tertinggi sepanjang sejarah,” ungkap Arim.
Arim mengatakan, secara makro ekonomi Indonesia tumbuh karena masuknya investasi Cina dan terekploitasinya sumber daya alam. “Tapi tetap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap rakyat. Justru kalau rakyat akan semakin menderita akibat kerusakan lingkungan alamnya,” kritiknya.
Berbahaya
Arim menilai investasi asing dari Cina itu lebih berbahaya dari kapitalis barat, karena investasi asing dari Cina sangat minim penyerapan tenaga kerja dari Indonesia. “Sampai tenaga buruh kasarnya juga didatangkan dari Cina,” tukasnya.
Bahaya lain investasi dari Cina ini, sambungnya, bakal berdampak buruk terhadap ekonomi secara keseluruhan. Terutama jika investasi itu berbentuk pembangunan infrastruktur.
“Cina dengan program Belt and Road Initiative begitu ambisius untuk membangun jalur sutera modern. Caranya adalah menanamkan modal untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di negara-negara lain untuk menciptakan rantai pasok.Tapi banyak proyek yang tidak profitable seperti kereta api cepat,” ungkapnya.
Arim memberikan contoh pengalaman di negara lain seperti Srilanka. “Salah satu proyek Cina di sana yang mendapat sorotan adalah Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa,” terangnya.
Pelabuhan ini mulai beroperasi pada November 2010, dan 85 persen pembangunannya dibiayai oleh Exim Bank of China. Pada 2016, Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa hanya mampu memperoleh laba operasional US$ 1,81 juta, tidak cukup untuk membayar utang kepada pihak Cina.
“Akhirnya pemerintah Srilanka memutuskan untuk mengalihkan hak operasional pelabuhan kepada China Merchant Port Holdings selama 99 tahun,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
