Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menjelaskan langkah khilafah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Khilafah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi,” jelasnya pada rubrik Serba-Serbi MMC: Lonceng Kematian Pabrik Manufaktur, Pangangguran Makin Meningkat, Senin (7/11/2022) di kanal YouTube Muslimah Media Center.
“Hal itu dilakukan dengan menerapkan undang-undang larangan praktik ribawi, penerapan moneter emas dan perak, dan kebijakan fiskal berbasis syariah,” jelasnya lebih lanjut.
Menurutnya, dengan stabilnya iklim usaha, maka produksi berjalan baik sehingga berefek pada serapan tenaga kerja yang berjalan masif. “Negara khilafah memiliki formula komprehensif dalam menyerap tenaga kerja. Seluruh aturan tersebut adalah bagian syariah Islam yang berasal dari Al Khaliq, Al Mudabbir, Allah SWT,” paparnya.
Dalam Islam, narator mengatakan bahwa laki-laki diharamkan menganggur apalagi bermalas-malasan. “Karena itulah negara khilafah Islam menjalankan strategi jitu dengan turun tangan langsung memastikan hal ini,” tuturnya.
Negara khilafah juga memiliki proyek-proyek pengelolaan kepemilikan umum antara lain sumber daya alam yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan umum adalah hak yang haram hukumnya diprivatisasi atau dikelola korporasi seperti sumber daya alam dalam deposit melimpah. Negara lah yang bertanggung jawab pengelolanya dan menyalurkan keuntungannya kepada seluruh rakyat. “Dengan konsep ini negara khilafah akan memiliki perusahaan dalam jumlah yang banyak dan besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari warga negaranya,” terangnya.
“Khilafah juga menjalankan strategi terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan potensi ekonomi di berbagai area,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa negara akan memastikan setiap warga negaranya mampu mengakses pendidikan, selain membentuk mereka menjadi sosok berkepribadian Islam, mereka juga dididik memiliki kemampuan untuk bekerja. “Baik sebagai tenaga teknis maupun tenaga ahli,” tuturnya.
Menurutnya, mekanisme yang demikianlah yang membuat serapan lulusan pendidikan akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan korporasi. “Strategi ini adalah strategi yang lebih jitu dalam menyerap tenaga kerja. Rasulullah Muhammad Saw sebagai kepala negara Islam pertama di madinah telah mencontohkan hal itu,” jelasnya.
Jadi, ia tegaskan bukan dengan menyerahkan pada pihak swasta yang tidak mampu menjamin terserapnya tenaga kerja dari laki-laki yang mampu bekerja. Apalagi dengan cara memberi berbagai kartu untuk dicairkan tentu bukan solusi yang solutif. Apalagi dalam jumlah yang tidak seberapa.
“Kondisinya diperparah dengan pencabutan berbagai subsidi yang menjadi hak rakyat termasuk pendidikan yang sangat dibutuhkan bagi para pencari kerja,” tegasnya.
PHK
Menurut Narator, pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik sepatu dan tekstil saat ini disebabkan perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi di negara tujuan ekspor. Penundaan dan pembatalan ekspor dilaporkan terus terjadi bahkan sudah ada yang mengalami pembatalan sampai 50%. Perlambatan ekonomi memang terjadi di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Cina. “Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI),” tuturnya.
Ia menduga perlambatan ekonomi negara maju dipengaruhi oleh geopolitik dan perang di kawasan Ukraina yang memicu tekanan inflasi yang tinggi. “Selain itu kenaikan suku bunga amerika serikat diperkirakan lebih tinggi dengan siklus lebih panjang,” duganya.
Narator juga menyampaikan ungkapan Juru Bicara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat Sariat Arifia bahwa mulai ada penurunan kapasitas produksi dan berimbas pada pemangkasan karyawan. Ia mengungkapkan bahwa selain terjadi PHK, lonceng kematian pabrik juga paling terdepan dan terdekat. “Hal ini disebabkan mereka kehilangan pangsa pasar dan juga daya kompetisi,” ungkapnya.
Narator menjelaskan bahwa PHK akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian para pencari nafkah yang akan berujung pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Menurutnya, terjadinya PHK massal pada pabrik alas kaki dan pabrik tekstil ini menunjukkan bahwa negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme tidak memiliki formula komprehensif dalam menyerap tenaga kerja.
“Sebab strategi negara dalam menyerap tenaga kerja hanya mengandalkan investasi swasta. Alhasil, jika terjadi perlambatan ekonomi perusahaan akan berhitung antisipatif daripada gulung tikar,” jelasnya.
Ia menambahkan, perusahaan akan melakukan efisiensi dan pilihan yang paling memungkinkan adalah memangkas jumlah pekerja.
“Kondisi seperti ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di mana periayahan atau pengurusan ekonomi berada di tangan negara khilafah dalam skala makro,” ujarnya.
Sementara terkait akses modal negara khilafah melalui sistem keuangan baitul malnya akan turun tangan langsung memberi bantuan modal tanpa riba atau bahkan hibah kepada individu usia produktif. Sehingga individu tersebut memiliki akses ke pergerakan ekonomi.
“Dengan demikian khilafah akan berhasil meniadakan pengangguran laki-laki,” pungkasnya [] Raras
