Tinta Media - Bagi yang telah serius mengkaji Islam, pasti akan memahami persoalan umat sekaligus solusinya, mereka tidak akan terusik dengan godaan perubahan semu yang dijanjikan oleh Pemilu maupun Pilpres. Mereka menyadari, masalah umat Islam adalah karena tidak diterapkannya sistem Islam. Solusinya, juga hanya dengan kembali memberlakukan sistem Islam melalui penegakkan institusi Khilafah.
Karena itu, mereka tidak pernah mau disibukan oleh narasi copras capres. Karena mereka sadar, narasi copras capres hanya akan memalingkan umat Islam dari arah perubahan dan kebangkitan yang sahih, yakni perubahan dan kebangkitan melalui tegaknya sistem Islam (Khilafah).
Mereka fokus menjelaskan kepada umat, siapapun Presidennya tetap saja akan menerapkan sekulerisme, bukan Islam. Sistem ekonomi ribawi tetap dijalankan, hukum warisan penjajah yang diterapkan, sumber daya alam dikuasai asing aseng, zina dan miras merajalela, dan segala bentuk maksiat lainnya.
Bahkan, kebanyakan para Capres ini hanya menjadi harapan saat pencalonan namun berubah menjadi sesalan pasca pemilihan. Baik karena pengkhianatan, ingkar janji, hingga menjadi pihak yang zalim kepada umat Islam.
Sekarang, terjadi pembelahan antara mereka yang berjuang parsial, hanya demi copras capres dengan yang benar-benar tulus ingin memperbaiki negeri ini, dengan Islam, dengan Khilafah. Perbedaan dan pembelahan semacam ini wajar-wajar saja, sampai akhirnya umat melebur dalam satu kesatuan pandangan bahwa negeri ini hanya akan bangkit dengan Islam, dengan Khilafah.
Sebenarnya, keterbelahan antara pendukung Capres malah lebih nampak walaupun mereka enggan mengakui. Seperti batalnya deklarasi dukungan untuk Anies pada 10 Nopember 2022.
Batalnya deklarasi ini, tidak lepas dari pertarungan kepentingan politik diantara partai pengusung. Mereka, sedang berebut posisi wapres dan komitmen jatah menteri, yang jelas menjadi motivasi utama terjadinya koalisi.
Kalau kompromi ini tidak terjadi, masing-masing keukeuh dengan tawarannya, bukan mustahil Anies gagal melaju dalam Pilpres. Sebab, desain presidential treshold menghalangi Capres maju tanpa dukungan parpol yang memenuhi ketentuan pasal 222 UU Pemilu.
Sementara nama yang lain, baik Ganjar maupun Puan, apalagi Prabowo, sudah dipastikan tidak akan membawa perubahan apapun. Walau perlu digarisbawahi, yang menjadikan oligarki berkuasa adalah sistem demokrasi bukan siapa capresnya.
Dalam sistem demokrasi, kedaulatan ditangan rakyat. Oligarki membeli suara rakyat melalui transaksi Pemilu dan Pilpres, atau melalui transaksi dengan wakil rakyat di DPR. Akhirnya, kedaulatan sejatinya ditangan oligarki bukan ditangan rakyat.
Itulah sebabnya, UU Ombibus Law, UU KPK, UU Minerba dan seluruh produk legislasi pro oligarki lolos, meskipun tak dikehendaki rakyat. Karena didalam demokrasi, sejatinya kedaulatan ditangan oligarki, kedaulatan ditangan kaum kapital. Uang lah yang berdaulat, bukan rakyat.
Sementara dalam sistem Islam, kedaulatan ada ditangan Syara'. Halal dan haram tergantung syara', bukan duit. Syara' mengharamkan zina, riba, miras, judi dan aktivitas maksiat lainnya. Meskipun oligarki membawa uang segudang, tetap tidak bisa mengubah hukum riba, zina dan miras menjadi halal.
Kalau dalam sistem demokrasi, hukum tergantung uang. Wani piro? asal ada uang, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal.
Jadi, yang dibutuhkan umat bukan copras capres. Tapi sistem yang akan mengembalikan kedaulatan syara', yang menerapkan sistem Islam dan mencampakan sekulerisme demokrasi. Itulah sistem Khilafah. [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
https://heylink.me/AK_Channel/
