Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) menilai keputusan Pemerintah lewat Kementerian komunikasi dan Informatika yang secara resmi menghentikan siaran televisi terestrial analog dan menggantinya dengan siaran digital untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) per Kamis dini hari pada 3 November 2022 sebagai efisiensi frekuensi akan menguntungkan korporasi.
“Layanan telekomunikasi tidak murni disediakan oleh pemerintah, namun juga ada kendali industri. Maka adanya efisiensi frekuensi akan menguntungkan korporasi telekomunikasi,” tutur narator dalam Serba-Serbi MMC TV Analog Resmi Dihentikan, Siapa Yang Diuntungkan? Di Kanal YouTube Muslimah Media Center, Ahad (6/11/2022).
Hal ini senada dengan penilaian Pengamat Ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (indef) Nailul Huda bahwa migrasi ini juga bisa menguntungkan dari sisi pengembangan telekomunikasi dari 4G ke 5G. “Meski hanya terbatas di daerah-daerah tertentu karena pita frekuensi bisa dipakai industri telekomunikasi,” nilainya.
Narator menambahkan, di balik gemerlap kecanggihan teknologi digital akan ada masyarakat yang tak melek teknologi dan tetap saja harus berkutat dengan hidup berteknologi manual atau beban hidup mereka akan semakin bertambah hanya karena untuk mendapatkan layanan tersebut.
“Inilah atmosfer kehidupan dalam sistem kapitalisme, pemilik teknologi adalah yang punya modal besar dan mayoritas mereka adalah swasta. Karena bagi kapitalisme teknologi adalah komoditas ekonomi, orang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menikmati teknologi,” jelasnya.
Akibatnya, menurut Narator lambat laun manusia malah dianggap tak punya fungsi. “Hanya gara-gara mereka gagap teknologi atau gaptek,” ujarnya.
Hal ini dinilai Narator sangat berbeda dengan sistem Khilafah dalam memandang urusan teknologi. “Faktanya teknologi adalah instrumen pendukung kehidupan, sehingga makin luas teknologi semestinya berbanding lurus dengan makin luas pula penyediaan lapangan pekerjaan dan pengelolaan kehidupan yang baik,” nilainya.
“Kondisi demikianlah yang akan diciptakan oleh Khilafah, sebab keberadaan Khilafah adalah pelayan bagi warga negaranya,” tuturnya.
Ia mencontohkan kebutuhan telekomunikasi dalam Khilafah, kebutuhan tersebut merupakan salah satu jenis infrastruktur. Lebih detail Syekh Abdul qodim Zalum dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah menjelaskan sarana pelayanan pos, surat-menyurat, telepon, kiriman kilat, tele, sarana televisi perantara satelit dan lain-lain merupakan salah satu jenis infrastruktur milik negara yang disebut dengan marafiq.
“Marofik adalah bentuk jamak dari mirfaq yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan di pedesaan, provinsi maupun yang dibuat oleh negara, selama sarana tersebut bermanfaat dan dapat membantu,” jelasnya.
“Marafiq ‘ammah ialah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Maka perkembangan TV analog ke digital dan efisiensi pengguna frekuensi, menurutnya semata-mata akan dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. “Pengembangan ini akan dibiayai oleh Khilafah yang dananya berasal dari Baitul Mal pos kepemilikan negara,” paparnya.
Ia menjelaskan sumber pos kepemilikan negara berasal dari harta ‘ushur, kharaj, ghanimah, jizyah dan sejenisnya. “Tanggung jawab penuh dari khilafah dalam menyediakan layanan publik telekomunikasi akan membuat masyarakat Siap dengan berbagai transformasi teknologi,” jelasnya.
“Apalagi telekomunikasi sebagai salah satu perangkat media akan menjadi perhatian, maka efisiensi frekuensi yang disinyalir mempercepat perkembangan internet akan digunakan untuk kepentingan media,” tambahnya.
Media dalam Khilafah dinilai Narator memiliki peran strategis dalam melayani ideologi Islam.
“Di luar negeri, media Khilafah akan berfungsi untuk menyebarkan Islam baik dalam suasana perang maupun damai, untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam dan sekaligus untuk membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia,” terangnya.
Hal ini, menurutnya akan semakin menampakkan kewibawaan khilafah di kancah politik internasional. “Sedangkan di dalam negeri, media akan digunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Islam yang kokoh, yakni mengedukasi umat dengan tsakofah Islam, berita keseharian, ilmu, sains dan teknologi maupun informasi politik Islam, informasi politik dalam dan luar negeri,” pungkasnya.[] Raras
