Tinta Media - Dalam acara "Insight Desy Anwar" yaitu wawancara eksklusif TV CNN Indonesia beberapa waktu yang lalu, dengan bangganya Dirut PLN berkata, "Saat ini di PLN 60% diisi karyawan milenial". Statement tersebut menggambarkan bahwa mayoritas karyawannya adalah tenaga muda, sekaligus menggambarkan bahwa di PLN semuanya "running well" tidak ada issue privatisasi atau penjualan asset Negara bernama PLN, maupun issue Liberalisasi Ketenagalistrikan.
Padahal saat ini sudah ada program HSH (Holding Sub-Holding) PLN yang menuju pembubaran PLN.
Sebagai contoh saat ini unit-unit PLN Pembangkitan yang ada di luar Jawa-Bali seperti KIT SBS (Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan) dan KIT SBU (Pembangkitan Sumatera Bagian Utara) sudah dibubarkan dan karyawannya diubah statusnya dari pegawai tetap PLN menjadi pegawai Outsourcing (OS) dengan "modus" dipindahkan sebagai pegawai Tugas Karya, tanpa proses PHK, tanpa pesangon dan tanpa UU Ketenagakerjaan. Ini semua dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Program HSH di atas.
Sedangkan asset Ex KIT SBS dan KIT SBU saat ini dipindahkan ke anak perusahaan PLN PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).
Perlu diketahui bahwa PT IP dan PT PJB ini mayoritas beroperasi di Jawa Bali dengan kapasitas 16.179 MW. Dan saat ini sudah mulai di "suntik mati" kecuali hanya di operasikan dibawah 3.000 MW untuk kebutuhan "peaker" (beban puncak).
Dalam konsep "The Power Sector Restructuring Program" (PSRP) karya IFIs (WB, ADB, IMF) yang merupakan follow up dari LOI (Letter Of Intent) 31 Oktober 1997, Pembangkitan Jawa-Bali ini harus dibubarkan, dan faktanya saat ini digantikan oleh pembangkit IPP Swasta seperti Shenhua (di situ ada JK) , Huadian, Chengda, Paiton Energy (GE, Luhut, Mitshui, Nebras, Jera) , Marubeni, Bimasena Powerindo (Konsorsium antara Adaro milik Erick Tohir, Itechu, J. Power/Jepang) dll dengan kapasitas sekitar 20.000 MW.
Sesuai "grand design" PSRP di atas, PLN Jawa-Bali hanya mengoperasikan Transmisi dan Distribusi. Sekali lagi pembangkitnya oleh swasta IPP diatas, sedang ritailnya oleh Taipan 9 Naga, sebagaimana sudah di fasilitasi oleh DIRUT PLN Dahlan Iskan dengan menjual ritail PLN yang besar besar ke Tommy Winata, James Riady, Aguan dll. Sedang yang "recehan" dijual ke mereka dng mendirikan pabrik token, dan "voucher" nya dijual lewat Alfamart serta gerai-gerai ruko dst.
KEMANA IP DAN PJB SELANJUTNYA?
Karena Jawa-Bali sesuai PSRP harus di privatisasi/dijual dan dikuasai oleh aseng/asing dan Taipan 9 Naga, maka operasional IP dan PJB harus dipindah ke Luar Jawa-Bali. Untuk itu selanjutnya asset KIT SBS dan KIT SU dipindahkan ke IP dan PJB dan karyawannya di rubah menjadi "Tugas Karya" dalam status sebagai "Tenaga Outsourcing" (OS). Tanpa proses yang jelas sesuai UU Ketenagakerjaan.
Kasus di atas baru contoh di bidang pembangkitan, belum yang lain.
KESIMPULAN:
Semua itu karena program HSH yang merupakan tahap akhir privatisasi/penjualan BUMN bernama PLN. Program privatisasi ini merupakan amanat dari LOI yang saat itu merupakan konsep kapitalis. Namun faktanya saat ini dinikmati juga oleh Cina (dedengkotnya komunis).
Adalah benar seperti desertasi Dr. Athian bahwa komunis dan kapitalis itu bersumber dari ideologi yang sama dan berasal dari yahudi bernama FREEMASONRY!
Dan mereka saat ini berpesta pora di Indonesia lewat rezim double "gesture" komunis dan kapitalis.
Dan dirut PLN pun terpaksa bermain di dua panggung, panggung depan dan panggung belakang.
MAGELANG, 23 NOPEMBER 2022.
Oleh: Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST
