Tinta Media - Dalam sebuah acara pembukaan Sosialisasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Grand Shunshin Soreang, Senin (13/10/2022), sekretaris Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan dana insentif daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung sebesar Rp8,9 miliar dari kementerian keuangan pemerintah pusat. (TIMESINDONESIA, BANDUNG)
Dana ini diberikan karena Kabupaten Bandung dinilai berhasil dalam mengendalikan inflasi daerah. Ini dilihat dari kepedulian Pemkab Bandung dengan membuka (menggelar) pasar murah dan pemberian subsidi BBM kepada supir angkutan umum, serta Bantuan Langsung Tunai ( BLT) atas arahan Bupati Bandung, Dadang Supriatna.
Amy menyatakan bahwa cadangan pangan pemerintah daerah juga tak luput dari perhatiannya, karena memang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Itu sebagai antisipasi jika suatu saat terjadi bencana alam.
Dana insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat Kabupaten Bandung adalah sebuah apresiasi pemerintah pusat yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dianggap mampu menekan inflasi. Ini karena pemerintah daerah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan-bantuan yang lain.
Bantuan itu mungkin sedikit membantu masyarakat, tetapi itu hanya bersifat jangka pendek saja, bukan solusi yang mendasar. Sedangkan ekonomi rakyat semakin sulit karena dampak kenaikan BBM. Hal itu berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok lainnya. Apalagi, dalam pembagian bantuan sering kali terjadi tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan gesekan di masyarakat bawah ataupun aparat desa yang mengurus dana untuk warga.
Faktanya, kecemburuan sosial pun sering terjadi di masyarakat karena terkadang mereka merasa kurang mendapat keadilan. Seringnya yang mendapat bantuan justru orang yang tidak miskin-miskin amat. Begitulah fakta yang sering terjadi di masyarakat.
Inilah buah dari penerapan sistem yang salah dan rusak, yaitu sistem kapitalis sekuler yang berasaskan manfaat, tidak betul-betul mengurusi rakyatnya. Buktinya adalah seringkali terjadi ketidaktransparanan oleh pihak aparat desa atau jajarannya.
Negara hanya sebagai regulator saja dan selalu tunduk pada oligarki. Karena itu, semua solusi yang diberikan tidak menyentuh akar masalah. Karena itu, dalam sistem ini akan sangat rawan terjadi penyimpangan-penyimpangan dan korupsi yang semakin menggurita.
Ujung-ujungnya rakyat jugalah yang menderita karena rasa ketidakadilan yang dirasakan.
Sementara, Islam menjamin semua kebutuhan pokok individu rakyat. Hal itu wajib dipenuhi dan direalisasikan oleh seorang pemimpin (Khalifah). Pemenuhannya bisa secara langsung atau tidak langsung.
Ketika seseorang individu atau kepala keluarga tidak mempunyai pekerjaan, maka pemimpin atau Khalifah akan langsung bertindak dengan dengan cara memberi atau menyediakan lapangan pekerjaan. Itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin dalam sistem Islam.
Negara juga menjamin dan sangat bertanggung jawab mengenai masalah pangan. Seorang Khalifah sangat khawatir jika sampai ada rakyatnya yang kelaparan karena tidak adanya makanan yang bisa dikonsumsi.
Ketahanan pangan dalam Islam sangat mandiri dan kuat karena sistem pengelolaan lahan yang bagus dan selalu produktif sehingga kelangkaan bahan pokok sangat jarang terjadi. Sumber daya alam yang sangat banyak akan dikelola oleh negara dan hasilnya di kembalikan kepada rakyat.
Manusia berserikat dengan air, api, dan padang rumput yang kesemuanya itu akan dikelola sesuai dengan aturan yang ada.
Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat.
Begitu juga dengan masalah pendidikan dan kesehatan, semua itu akan dijamin oleh negara khilafah secara gratis. Kalaupun ada biaya, tidaklah mahal.
Pelayanan kesehatan yang baik selalu menjadi prioritas demi kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan keamanan, negara pasti akan menjamin, karena hal itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin, yaitu harus selalu memberi rasa aman bagi rakyatnya.
Seorang pemimpin (khalifah) pada saat itu pernah mengutus dokter untuk mengobati Ubah bin Kaab r.a. ( HR. Muslim )
Masalah papan pun dijamin. Negara memastikan bahwa setiap setiap individu memiliki tempat tinggal yang layak. Semua itu adalah bentuk dari kesempurnaan negara yang menerapkan sistem Islam secara kaffah. Hal ini karena seorang Khalifah adalah pengurus rakyat yang semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
Begitulah sempurnanya sistem Islam dalam mengatur kehidupan bernegara. Kesempurnaan itu terlihat dalam sejarah kekhilafahan Islam dan pada masa Rasulullah saw. Tidakkah kita menginginkan sistem itu kembali hadir mengatur kehidupan saat ini? Karena kesejahteraan dan semua kemaslahatan hidup tidak akan terwujud jika aturan Islam tidak bisa diterapkan secara sempurna dalam naungan KHILAFAH.
Wallahu a'lam.
Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Madia
