Tinta Media - Analis Senior Pusat kajian dan Analisis Data (PKAD) Hanif Kristianto mengungkap urgensi peningkatan kapasitas dan kelas seorang pemimpin jika ingin turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Apapun latar belakangnya, kalau dia sudah menjadi seorang pemimpin, artinya dia harus meningkatkan kapasitas dan kelasnya,” ungkap Hanif dalam Kabar Petang: Jokowi Mampu Urus Perdamaian Dunia? di kanal YouTube Khilafah News pada Selasa, (1/11/2022).
Ungkapan tersebut disampaikan untuk menyoroti pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa akan ada banyak negara yang meminta tolong kepada Presiden Jokowi yang dulunya tukang kayu terkait isu perdamaian dunia. Hanif kemudian menunjukkan bagaimana posisi Indonesia masih terkungkung dalam rumah besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Jadi, saya ingin mengambil contoh terkait tindakan Indonesia kepada Palestina. Kalau saya amati, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Bu Retno dan melalui forum-forum dunia juga menginginkan perdamaian di Palestina. Namun, Indonesia tidak jauh berbeda dengan PBB yang mengingkan solusi dua negara. Artinya, Palestina berdampingan dengan Israel,” bebernya.
Analis Politik dan Media tersebut pun mempertanyakan kemampuan Jokowi melawan kekuatan besar yang berhimpun dalam PBB. Menurutnya, Indonesia belum mampu melakukan perdamain dunia tanpa dukungan negara-negara lain.
“Karena terkait ketidakadilan dan penjajahan global, mereka memiliki kekuatan persenjataan, kekuatan ekonomi dan sebagainya,” tegas Hanif.
Hanif memberi sebuah pemisalan, jika Indonesia hendak mengirimkan tentara ke Palestina untuk melawan hegemoni Israel, maka dibutuhkan banyak biaya. Hal ini justru dikhawatirkan dijadikan alasan untuk menambah utang.
“Amerika sendiri dalam perang global baik di Afganistan, di Irak dan di beberapa negara muslim yang lain sudah menghabiskan dana yang luar biasa. Bahkan melebihi dana APBN,” imbuhnya.
Komitmen Presiden Jokowi untuk membuktikan kemampuannya melawan ketidakadilan dan penjajahan global masih ditunggu. Hanif mengingatkan bahwa, Indonesia saat ini juga masih berada dalam hegemoni dan penjajahan global.
“Mampukah Presiden Jokowi, secara pribadi selaku kepala negara menolak penjajahan dan ketidakadilan untuk Indonesia? Apalagi untuk negara-negara yang lain?” tutupnya. [] Ikhty
