"Kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?"
[Megawati menjawab wartawan di sela Jeju Peace Forum, di Kota Jeju, Seoul, Kamis, 15/9].
Tinta Media - Lambe lamis, lain dibibir lain dihati, hanya lips service, mungkin itu beberapa padanan kata yang pas untuk menggambarkan PDIP. Partai yang dulu keras menentang kenaikan harga BBM, tapi sekarang dengan berbagai dalih, PDIP meminta masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
Belum lama ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi memang perlu menaikkan harga BBM subsidi. Jika tidak, kata Megawati, situasi akan menjadi lebih sulit.
Di sela Jeju Peace Forum, di Kota Jeju, Seoul, Kamis (15/9), Megawati menyatakan yakin pemerintahan Presiden Jokowi sudah berpikir panjang sebelum menaikkan harga BBM subsidi. Dia juga yakin Jokowi tidak mudah mengambil kebijakan itu.
Megawati menganggap masih ada yang tidak mau memahami kondisi yang tengah dihadapi oleh pemerintah. Dia menegaskan bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sulit imbas pandemi Covid-19 dan krisis energi.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa sepenuhnya memindahkan anggaran pemulihan imbas pandemi Covid-19 ke subsidi BBM. Megawati mengatakan masyarakat bisa lebih menderita jika itu dilakukan.
Padahal, alasan pemerintah menaikan BBM bukan karena pandemi. Tetapi karena tekanan subsidi BBM sebesar Rp502 triliun. Jokowi tidak pernah menyatakan covid-19 sebagai alasan.
Jokowi tak pernah bilang, anggaran sedang diprioritaskan untuk covid-19. Karena memang menjadi lucu kalau alasannya copad copid.
Sementara itu, hingga juli 2022 sebenarnya APBN mengalami surplus ketimbang tahun sebelumnya. APBN mendapatkan kocek lebih banyak dari tahun sebelumnya sebesar Rp519 trilun, angka yang lebih dari cukup untuk menutup subsidi BBM Rp502 triliun.
Subsidi BBM Rp502 triliun itu juga hoax. Faktanya, Subsidi energi tahun 2022 dalam APBN hanya sebesar Rp208,9 triliun. Itu pun sudah meliputi subsidi BBM dan LPG pertamina Rp149,4 triliun, serta subsidi listrik Rp59,6 triliun.
Yang besar itu bukan subsidi tapi utang. Angka sisanya sebesar Rp343 trilliun itu untuk membayar utang kompensasi alias utang pemerintah ke Pertamina dan PLN tahun 2022 sebesar Rp234,6 triliun dan utang tahun 2021 sebesar Rp108,4 triliun.
Yang begini ini memang rakyat dianggap tidak tahu? Dianggap bodoh ?
Kondisinya, bukan kalau BBM tidak naik akan semakin parah. Megawati tidak usah berhalusinasi. Faktanya, sekarang rakyat susah karena kenaikan BBM. lalu, kemana itu air mata buaya PDIP? [].
Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
https://heylink.me/AK_Channel/
