Tinta Media - Rakyat tentu mengharapkan adanya sejumlah fasilitas berupa infrasruktur yang dibangun untuk memudahkan urusan mereka, serta mampu menghasilkan kesejahteraan manusia. Alih-alih membangun infrastrutur untuk rakyat, pemerintah nampak tetap ngotot membangun sejumlah infrastruktur yang masih diragukan manfaatnya untuk umat.
Proyek untuk Rakyat Atau Investor?
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tetap dikejar pelaksanaannya oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), walaupun berkali-kali menuai persoalan. Salah satu masalah krusial yang dihadapi proyek ini adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga memaksa pemerintah merogoh APBN untuk membiayainya.
Proyek kereta cepat ini, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang disinyalir menjadi bagian tak terpisahkan dari gurita bisnis Tiongkok. Pelaksana proyek, yaitu KCIC merupakan konsorsium yang berisi empat BUMN yang bekerja sama dengan perusahaan Cina. Selama beberapa tahun terakhir, otoritas Cina bertindak sangat agresif untuk mengembangkan banyak proyek di luar negeri melalui bendera Belt & Road Initiative (BRI), termasuk salah satunya di negeri ini. (katadata.co.id/19/10/2022)
Selain Kereta Cepat Jakarta Bandung, ada juga proyek pembangunan light rail transit atau LRT di Palembang. Proyek ini diproyeksikan untuk menyambut dan juga memfasilitasi ajang Sea Games yang akan datang. Hanya saja, beberapa pihak mengkritik proyek ini yang salah perencanaan. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
"Saya kasih tahu kegagalan decision Rp9 triliun itu LRT Palembang. Decision based-nya political decision, not planning decision. Ini karena mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ujarnya di Fablab Correctio Jababeka, Cikarang, Jumat lalu (21/10).
Menurutnya, kala itu dia sudah mengkritik pembangunan LRT karena belum dibutuhkan untuk masyarakat setempat. (gelora.co/23/10/2022).
Tak hanya Ridwan Kamil, kritik tajam atas pembangunan LRT ini juga dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman. Dia mempertanyakan tentang efektivitas penggelontoran dana sebesar Rp9,1 triliun untuk proyek ini.
Apakah proyek ini efektif untuk mengatasi persoalan rakyat? Proyek ini pun disinyalir juga mengandung unsur korupsi yang harus diusut tuntas.
Dua proyek ini menambah deretan proyek yang tidak membawa manfaat optimal dan maksimal untuk kebermanfaatan rakyat. Proyek dengan dana mega fantastis ini tak mampu membawa kenyamanan dan kemudahan bagi kehidupan rakyat. Lagi-lagi rakyat yang akan menjadi korban dan menanggung semua biaya dalam bentuk utang yang dihasilkan dalam proyek ini. Kembali dipertanyakan, apakah proyek ini demi rakyat atau justru untuk kepentingan investor?
Islam Membangun Infrastruktur untuk Kebermanfaatan Umat
Aturan Islam yang diterapkan di dalam politik dalam negeri negara Islam bertujuan untuk memenuhi dan mengurusi segala kebutuhan rakyat hingga kemaslahatan hidup manusia bisa tercapai. Semua jajaran penguasa dan pegawai yang bekerja di negara memiliki komitmen dan tanggung jawab besar untuk mewujudkan hal ini.
Setiap proyek pembangunan yang dijalankan didasarkan pada kebutuhan rakyat. Rakyat melalui Majelis Umat memiliki hak untuk menyampaikan kepada Khalifah mengenai kebutuhan infrastruktur apa saja yang dibutuhkan. Jika pendapat mayoritas Majelis Umat menyetujui hal ini, pendapat Khalifah pun harus mengikuti pendapat ini.
Selain itu, anggaran yang digunakan didasarkan pada sumber pemasukan negara. Tidak ada sama sekali sumber pendanaan berupa utang terhadap asing, terlebih dari negara kafir. Negara Islam merupakan negara yang independent dengan meniadakan campur tangan atau intervensi asing dalam pengelolaan negaranya.
Proses pembangunan dijalankan dengan sebenarnya demi menghasilkan infrastruktur yang dibutuhan umat dan berdaya guna. Anggaran dibuat tanpa ada rekayasa ataupun mark-up data karena setiap pejabat dan pegawai negara dibina untuk mendapatkan akidah yang lurus. Karena itu, mereka melandaskan kerjanya dengan rasa takut kepada Allah Swt. Mereka berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, serta semaksimal mungkin tidak melakukan kerusakan dari pembangunan yang dijalankan.
Hal ini sesuai dengan seruan Allah Swt di dalam Surat Hud ayat 85 yang berbunyi,
“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”
Pembangunan segala infrastruktur didasarkan pada tujuan untuk memberikan kebermanfaatan bagi umat. Tidak pernah ada tujuan untuk memberikan manfaat atau tender kepada investor atau hanya demi ambisi kekuasaan, layaknya yang ada di era pemerintah saat ini. Wallahu’alam.
Oleh: Rochma Ummu Arifah
Sahabat Tinta Media
