Tinta Media - Kondisi perekonomian dunia tahun 2023 diprediksi akan mengalami perlambatan secara global sehingga berdampak pada banyak sektor di pemerintahan, terutama daerah-daerah di berbagai wilayah. Untuk mengantisipasi hal ini, gubernur Jawa Barat membuka acara West Java Investment Summit (WJIS) Tahun 2022.
Seusai membuka acara tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meminta pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif menarik investor. Ini karena investasi yang masuk ke kabupaten/kota, akan mendongkrak sektor ekonomi negara, yaitu dengan "membuka karpet merah" bagi para investor untuk berinvestasi di daerahnya.
Dia menjelaskan bahwa ada empat ukuran dalam sektor ekonomi, yakni investor, ekspor, daya beli masyarakat, dan belanja pemerintah. Oleh karena itu, perangkat desa/kota perlu memahami bahwa BBM, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat (Jabar) Herawanto mengatakan bahwa dorongan investasi pada WJIS 2022 terfokus pada food security dan renewable energy.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas implementasi Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi (Pangsi). Ibu berbagai kelompok masyarakat inklusif yang telah tergabung dalam ekosistem pangsi, akan semakin diperkuat melalui berbagai investasi pada sektor ketahanan pangan, di tengah kondisi karut-marutnya kehidupan, terlebih pasca pandemi melanda negeri sehingga mampu menggoyahkan perekonomian secara global.
Strategi pun mulai diatur dan disusun. Berbagai instrumen dimainkan untuk memulihkan ekonomi, di antaranya dengan menggenjot investasi kepada para investor. Terlebih, setelah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 11/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Langkah ini jelas merupakan komitmen atas kebijakan pemberlakuan UU Omnibus Law yang pada dasarnya merupakan karpet merah bagi para investor.
Alih-alih mengurai masalah ekonomi, keberadaan para investor ini justru menjadikan jurang yang lebar bagi masyarakat itu sendiri. Kekayaan dimiliki oleh segelintir orang, sementara masyarakat mati-matian berjuang demi bertahan hidup.
Investasi dianggap sebagai satu-satunya cara yang ampuh untuk memulihkan perekonomian. Cara ini banyak ditempuh oleh negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Namun, tentunya harus didorong dengan kapabilitas seorang pemimpin dalam mengelola perekonomian negara. Sementara, saat ini pada faktanya banyak para pejabat pemerintahan terjerat dalam gurita korupsi. Belum lagi kondisi BUMN yang mewariskan utang triliunan rupiah.
Sejatinya, seorang pemimpin harus mempunyai rasa peka dalam merespon setiap masalah rakyat. Pemimpin harus mampu membuat langkah-langkah strategis secara mandiri, tanpa intervensi atau bergantung pada negara lain. Semua itu harus tercermin dalam kapabilitas seorang pemimpin dan menjadi visi politik seorang negarawan dalam melakukan pengurusan rakyat.
Begitu pun dengan sistem yang diterapkan, harus sesuai dengan sistem yang diadopsi pemikiran yang lahir dari sistem tersebut. Maka, jelas bahwa kebijakan ala kapitalisme membuka celah investasi pada ranah kepemilikan umum yang berpotensi besar membawa negara jatuh terperosok dalam hegemoni penjajah ekonomi, dan terjerat dalam utang berkedok investasi.
Islam mempunyai konsep dalam memulihkan keterpurukan ekonomi. Dalam Islam, negara merupakan institusi yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
Mekanisme utang bisa saja dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian dalam negeri. Namun, tetap harus sesuai syariat dan harus terbebas dari pendiktean negara kreditur, apalagi jika negara kreditur menjadikan utang sebagai alat penjajahan.
Selain itu, negara dalam Islam tidak membuka celah kepada para investor untuk berinvestasi di sektor yang terkategori kepemilikan umum. Kepemilikan umum sepenuhnya diatur oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta, baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi.
Sebaliknya, negara dalam Islam akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara berupa pemasukan tetap, yakni fai, ganimah, anfal, kharaj, dan jizyah, serta pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, rikaz, dan tambang. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sejatinya peluang negara untuk memulihkan ekonomi nasional sangatlah besar.
Namun sayang, sistem kapitalisme telah melahirkan pemimpin yang sekuler, membuat negeri ini bangkrut di tengah keberlimpahan sumber daya alam. Maka, sudah seharusnya kita beralih pada sistem yang sahih, sistem yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu sistem khilafah 'alaa minhaj annubuwwah.
Wallaahu a’lam bishshawab.
Oleh: Tiktik Maysaroh
Ibu Rumah Tangga
