Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) menilai bahwa kerja sama dengan asing dalam rangka mengatasi stunting berpotensi menjadi pintu masuk program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi.
“Kerja sama dengan asing untuk mengatasi stunting justru berpotensi menjadi pintu masuk program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi,” tutur narator dalam Program Serba-Serbi MMC: Kerja Sama Dengan Asing, Mungkinkah Mengatasi Problem Stunting? Jumat (28/9/2022) di kanal Youtube MMC Lovers.
Menurutnya, selain eksploitasi potensi generasi, kerja sama dengan pihak asing pun dapat mengarahkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai kepentingan asing.
Ia menegaskan mustahil stunting teratasi selama negara menerapkan sistem kapitalisme.
“Ditambah kerja sama dengan swasta dan asing hanya menegaskan berlepas tangannya pemerintah dari tanggung jawabnya menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggalang kerja sama dengan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) untuk upaya pencegahan stunting. “Kerja sama ini diwujudkan dengan kegiatan bertajuk gerakan makan telur bersama yang diadakan di lapangan Desa Kebumen, Sukarejo, Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada Minggu tanggal 25 September,” ucapnya.
Sebanyak 15.077 butir telur diperoleh dari peternak di Kendal dan disiapkan untuk dimakan bersama dalam kegiatan tersebut yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Kendal dan Koperasi Unggas Sejahtera Kendal.
Kepala BKKBN Hasto dalam acara penandatanganan MoU BKKBN bersama Mitra di Jakarta pada Jumat (23/09), yang terdiri dari: Tanoto Foundation, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, PT. Bank Central Asia Tbk, serta Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID) menyatakan bahwa masalah yang dihadapi bangsa ini adalah bonus demografi tetapi di satu sisi angka stunting masih 24,4 %.
“Hasto sendiri mengharapkan kolaborasi tersebut dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJJMN) yang menargetkan pengurangan stunting secara nasional berada pada angka 14 % di tahun 2024,” jelas narator.
Narator mengatakan pernyataan Hasto terkait kolaborasi tersebut berupa peningkatan edukasi masyarakat dan implementasi program gizi. “Bahwa kolaborasi itu bertujuan memperkuat layanan gizi melalui sistem kesehatan dari tingkat nasional hingga lokal,” katanya.
Ia mengkritisi bahwa problem anak stunting dan kurang gizi masih bermunculan di negeri di tengah berlimpahnya kekayaan sumber pangan dan energi.
“Hal ini menunjukkan ada salah tata kelola ekonomi yang ditopang oleh sistem perpolitikannya,” kritiknya.
Indonesia saat ini merujuk pada sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi dalam mengatur negerinya. Maka ia mengungkapkan sistem ini telah menciptakan kemiskinan dan kesenjangan di tengah masyarakat. “Pada akhirnya berpengaruh besar pada berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan makanan bergizi serta terganggunya pelayanan kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial pada anak,” ungkapnya.
Narator mengatakan ekonomi kapitalisme dengan pasar bebasnya telah melegalisasi berlakunya hukum rimba dalam kehidupan.
“Di mana yang kuat makin kuat dan yang lemah makin terpinggirkan,” katanya.
Ia menuturkan tentang kapitalisme sebagai sebab abainya tanggung jawab negara sebagai pelindung dan penjamin rakyat sebagaimana fakta saat ini
“Kapitalisme membuat negara yang kaya sumber daya alam (SDA) menjualnya ke swasta dan asing dan memiskinkan rakyatnya sendiri,” pungkasnya.[] Ageng Kartika
