Tinta Media - Kembalinya hubungan diplomasi antara entitas Yahudi dengan Turki dinilai Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Ustad Farid Wadjdi bahwa selama ini tidak ada pemutusan hubungan diplomatik antara entitas Yahudi dengan Turki.
“Selama ini, tidak ada pemutusan hubungan diplomatik antara entitas penjajah Yahudi dengan Turki. Turki, kalau kita lihat adalah negara pertama dari negeri yang mayoritas Islam, tepatnya tahun 1949 yang mengakui entitas penjajah Yahudi. Sampai sekarang ini, hubungan diplomatik masih ada,” tuturnya dalam Rubrik Menjadi Politisi Muslim: “Kembalinya Hubungan Penuh Turki-Israel, Ada Apa?” di kanal Youtube Peradaban Islam ID, Senin (29/8/2022).
Namun, menurutnya, hubungan diplomatik antara Turki-Israel pada masa pemerintahan Erdogan mengalami pasang surut. Ustad Farid menjelaskan, hubungan surut saat terjadi serangan oleh entitas Yahudi terhadap sepuluh warga sipil Turki. “Hal ini kemudian membuat Erdogan menurunkan hubungan dengan Israel. Tapi, bukan memutuskan hubungan sama sekali,” ungkapnya.
Jadi, yang dilakukan oleh Turki-Israel saat ini adalah memulihkan hubungan menjadi penuh antar dua negara. “Istilahnya itu restoring. Hubungan diplomasi antara dua negara dimana dua negara ini akan meningkatkan kembali menjadi hubungan diplomasi penuh dengan mengembalikan duta besar serta konsul jenderal dari kedua negara,” bebernya.
Dengan kata lain, menurut Ustad Farid, keberadaan duta besar antara dua negara menunjukan bahwa hubungan antara dua negara tersebut adalah hubungan diplomasi penuh. Ustadz Farid mengingatkan akan pernyataan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, bahwa Israel memandang hubungan diplomatik penuh tersebut sebagai aset penting.
“Jadi, hubungan diplomasi penuh ini atau pada tingkat diplomasi penuh ini merupakan aset penting bagi stabilitas regional. Lapid mengatakan bahwa ini merupakan berita ekonomi yang sangat penting bagi warga negara Israel,” ujarnya.
Hal ini, menurutnya, berkaitan dengan kondisi pemerintahan Lapid yang sementara mengalami tantangan besar di Internal Israel. “Jadi, hubungan ini tampaknya digunakan oleh perdana menteri Lapid untuk kemudian menjadi kredit poin bagi pemerintahannya,” pungkasnya. [] Ikhty
