Tinta Media - Rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite dan solar dinilai oleh Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnu Wardana sebagai kebijakan yang tidak adil dan menyengsarakan rakyat.
“Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dan solar jelas harus dipertanyakan. Kebijakan ini terasa tidak adil dan menyengsarakan rakyat,” ungkapnya dalam Program Aspirasi Rakyat: Kenaikan Pertalite-Solar Di Tengah Derita Rakyat, Selasa (30/8/2022) melalui kanal Youtube Justice Monitor.
Menurut Agung, hubungan pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM sebagai milik publik seharusnya bukanlah hubungan antara penjual dan pembeli, melainkan hubungan antara yang mengurusi urusan rakyat dengan rakyatnya yang berhak menikmati kekayaan mereka yaitu BBM, dengan harga murah atau sewajarnya.
“Di tengah krisis ekonomi yang menghimpit masyarakat saat ini, menaikkan harga BBM adalah tindakan yang zalim. Pemerintah tidak menunjukkan dirinya sebagai pelindung rakyat,” tutur Agung kesal.
Agung lalu mengatakan, memperhatikan hal-hal tersebut di atas kami dari Indonesian Justice monitor menyatakan:
Pertama, menolak rencana kenaikan harga BBM karena akan menambah kesengsaraan rakyat dan bukan cara yang sahih untuk mengatasi krisis keuangan negara. "Pemerintah adalah pemimpin yang mengurusi kepentingan rakyat yang seharusnya mewujudkan kemaslahatan rakyat bukan malah membuat mereka menderita,” ucapnya.
Ia membacakan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim: “Imam yang memimpin manusia laksana penggembala, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.”
Kedua, menolak cara-cara kapitalistik dalam pengaturan ekonomi Indonesia. "Sudah saatnya sistem kapitalisme yang selama ini mencengkeram Indonesia dan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak, harus ditinggalkan,” ungkapnya.
Campur tangan asing, lanjut Agung, seperti IMF, Bank Dunia dan lainnya yang memaksakan pengurangan subsidi dan liberalisasi sektor migas dan terbukti makin menyengsarakan rakyat, juga harus dihindarkan.
Agung mengutip al-Quran surat an-Nisa ayat 141, “Sekali-kali Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kamu kaum Mukmin.”
Ketiga, sebagai gantinya Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi yang adil yakni sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada syariah dan dikelola secara mandiri. "Sistem seperti inilah yang dijamin akan membawa kerahmatan bagi negeri ini,” terang Agung meyakinkan.
Agung lalu menyampaikan, jika sosialisme telah gagal, kapitalisme pun demikian kemana lagi kita akan menuju jika bukan pada Islam. Ia mengutip firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 54: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.”
"Keempat, kami memberi nasehat kepada para pejabat dan para wakil rakyat bahwa sesungguhnya negeri ini tidaklah akan bisa keluar dari krisis yang membelenggu kecuali jika di negeri ini diterapkan syariah Islam secara kaffah,” nasehatnya.
Dengan syariah itulah, kata Agung, kita mengatur aspek ekonomi agar kesejahteraan sekaligus kemuliaan rakyat bisa dicapai, keamanan bisa ditegakkan , kedamaian bisa diwujudkan dan kebahagiaan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.
“Oleh karena itu perlu ada gerakan bersama untuk kembali pada syariah islam dalam seluruh aspek kehidupan dan menetapkan pemimpin yang amanah tidak korup dan bertindak culas. Sungguh hanya melalui penerapan syariah Islam dan pemimpin yang amanah sajalah kita bisa mewujudkan kehidupan masyarakat dan bernegara secara baik,” pungkas Agung meyakinkan.[] Irianti Aminatun
