Tinta Media - DPRD Kabupaten Bandung dengan tegas menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM (9/9/2022). Hal tersebut sejalan dengan Fraksi PKS DPR RI yang memilih walk out saat sidang Paripurna di senayan beberapa waktu lalu. Menurutnya, Kenaikan harga BBM bersubsidi melewati batas psikologi masyarakat.
Saat ini, masyarakat terpuruk dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit sebagai dampak dari wabah pandemi Covid-19. Jelas kenaikan harga BBM ini memberatkan rakyat yang akan berefek pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat makin rendah.
Di lain sisi, kebijakan bantuan tunai langsung yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM banyak tidak tepat sasaran, sehingga melahirkan kecemburuan sosial. Banyak orang tidak berhak mendapatkan bantuan tunai langsung, sementara warga yang benar-benar miskin justru tidak bisa mendapat bantuan tersebut. (Dikutip ayobandung.com)
Kebijakan yang diterapkan rezim saat ini benar-benar telah menghancurkan hati dan juga jiwa masyarakat. Kesejahteraan rakyat benar-benar telah tergadaikan. Sejumlah undang-undang yang diterapkan sangat menzalimi rakyat, mengubur hidup-hidup janji keadilan bagi seluruh rakyat.
Oligarki kekuasaan begitu nampak dengan jelas sehingga umat merasa muak dan menginginkan suatu perubahan untuk mencapai kesejahteraan hidup.
Alasan yang diusung partai PKS dalam penolakan harga BBM yang mengerucut pada ketidakpuasan mereka pada kinerja pemerintahan saat ini, yang senantiasa menebar janji-janji yang tak pernah terealisasi. Itu adalah hal yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh sebuah partai, dan diharapkan mampu membawa perubahan agar kebijakan yang membebani rakyat tidak terjadi, serta berjanji akan mementingkan kepentingan umat daripada para kapitalis.
Namun sungguh sayang, bagaimanapun mereka bersikeras menolak kenaikan harga BBM, jika jalan yang mereka tempuh adalah untuk menuju kekuasaan dalam demokrasi, maka penolakan itu tak akan berbuah hasil. Inilah realita parpol dalam sistem demokrasi yang melahirkan para politikus yang berasas pada politik transaksional. Tujuan bergabungnya mereka ke dalam sebuah partai bukan total mengabdi pada umat, tetapi hanya menjadikan umat sebagai pendulang suara. Selebihnya, apa yang dia kerjakan adalah untuk kepentingan partai dan kepentingan pribadinya.
Sejatinya, perubahan yang dilakukan di dalam parlemen tidak akan pernah bisa menjadikan rakyat sejahtera. Melihat negeri ini, telah nyata bahwa kita berada di bawah hegemoni negara raksasa kapitalisme.
Islam adalah agama yang sempurna. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk membentuk sebuah partai politik yang berideologikan Islam. Sehingga, jika kita tergabung di dalamnya, itu merupakan wujud ibadah yang levelnya setara dengan para sahabat. Aktivitas utamanya adalah berdakwah.
Allah Swt. memerintahkan adanya “segolongan umat”, yang berarti kelompok yang terorganisir, yang memiliki tujuan menyerukan Islam ke seluruh dunia.
Kelompok tersebut menyeru pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, baik kepada individu, masyarakat maupun negara. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah partai politik yang dibangun berdasarkan akidah Islam, yang tujuannya untuk menerapkan hukum Islam di masyarakat dan juga negara.
Anggota partai harus terikat dengan akidah Islam yang menjadi landasannya, bukan terikat kepentingan materi atau lainnya. Namun, akidah Islam harus menjadi tali kuat dalam parpol.
Oleh sebab itu, sudah saatnya kita berjuang untuk menerapkan syariah Islam secara kaffah, agar keadilan dan kesejahteraan itu bisa terwujud
Wallahu 'alam bishshawab.
Oleh: Tiktik Maysaroh
Ibu Rumah Tangga
