Tinta Media - “Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) murah sepertinya hanya mimpi bagi masyarakat negeri ini,” komentar Narator pada rubrik Serba-serbi MMC: Harga Minyak Dunia Merosot, Harga BBM Malah Naik Drastis? Minggu(25/9/2022) di kanal YouTube MMC Lovers
“Pasalnya saat harga BBM mentah dunia terus merosot di Tahun 2022 ini harga BBM tidak kunjung turun,” lanjutnya.
Ia mengungkap berita bahwa harga minyak mentah jenis Brent ambles 4,76% ke posisi harga US$ 86,15 per barel. Sedangkan untuk jenis light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) ambruk 4,86% menjadi US$ 78,74 per barel. “Pemicu menurunnya harga minyak mentah dunia adalah dolar Amerika Serikat menyentuh level tertinggi dalam lebih dari 20 tahun terakhir. Ditambah kekhawatiran kenaikan suku bunga akan mendorong ekonomi utama menuju resesi,” ungkapnya.
Sementara, Narator melihat pemerintah beralasan bahwa meskipun harga minyak dunia tercatat terus melandai sejak pertengahan Agustus lalu, namun penurunan harga minyak saja dinilai belum cukup untuk menekan beban subsidi BBM. “Artinya, pemerintah ingin mengatakan bahwa ada potensi membengkaknya subsidi yang dibayarkan pemerintah apabila harga pertalite dan pertamax terus ditahan oleh pemerintah,” jelasnya.
Narator merasa sungguh miris, di negeri yang kaya akan sumber daya alam gas ini harga BBM malah mengikuti harga pasar dunia. “Padahal, mahalnya harga BBM di sebuah negeri akan berdampak pada naiknya harga barang hingga transportasi publik,” tuturnya.
Menurutnya, hal ini akan menambah beban hidup masyarakat, sebab pengeluaran akan bertambah, sementara pemasukan tetap. “Kenaikan harga BBM juga hanya akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di sebuah negara,” ujarnya.
Ia menilai aneh, ketika harga minyak dunia naik, penguasa sangat sigap menaikkan harga BBM. “Harga BBM yang tidak kunjung turun menunjukkan bahwa penguasa tidak menunjukkan sikapnya melayani rakyat,” nilainya.
Dia melihat penguasa justru berusaha memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan BBM ini. “Sementara, di saat yang sama munculnya istilah subsidi BBM yang membebani APBN negara menunjukkan lepas tangannya penguasa dalam mengurusi urusan umat,” ucapnya.
Menurutnya, istilah subsidi seharusnya tidak berlaku pada penguasa yang diberi tanggung jawab mensejahterakan rakyat. “Pasalnya mensejahterakan rakyat adalah kewajiban penguasaan dan hak rakyat,” tegasnya.
Narator menambahkan bahwa kewajiban tersebut secara otomatis melekat pada jabatan penguasa sebagaimana kewajiban menafkahi anak yang otomatis melekat pada seorang ayah. “Namun, inilah konsekuensi penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa yang lepas tanggung jawab dalam mengurusi urusan umat adalah produk sistem demokrasi kapitalisme,” tamsilnya.
Ia jelaskan bahwa sistem kapitalisme memosisikan negara sebagai perusahaan (korporatokrasi) yang bekerja untuk kepentingan elit, bukan untuk kesejahteraan rakyat. “Padahal, menurut jargon demokrasi para penguasa itu adalah pilihan rakyat. Nyatanya mereka membuat aturan untuk menguntungkan diri sendiri dan kroninya bukan untuk kemaslahatan umat,” jelasnya.
Narator menilai, selama sistem demokrasi kapitalisme terus tegak berdiri di negeri ini rakyat akan terus dipimpin penguasa yang demikian. “Rakyat tidak akan pernah sejahtera, bahkan sekedar merasakan BBM murah saja menjadi perkara yang mustahil akibat sistem kufur ini,” nilainya.
Menurutnya, kondisi ini berkebalikan dengan sistem Islam. “Dalam sistem Islam, posisi pemimpin atau penguasa adalah sebagai pengurus rakyat,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa penguasa bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap jiwa rakyatnya akan dipertanggungjawabkan di hari penghisapan. “Menyadari hal ini, penguasa dalam Islam akan bersifat untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini dilengkapi dengan sistem yang benar karena berasal dari Sang Kholik,” paparnya.
Dijelaskannya bahwa dalam sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah, memosisikan BBM sebagai kepemilikan umum. “Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw, ‘kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api,’ (HR. Abu Dawud dan Ahmad),” jelasnya.
Kebijakan Khilafah
Ia juga menerangkan bahwa Khilafah akan menjamin kebutuhan BBM rakyat dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara untuk memenuhi konsumsi dalam negeri Khilafah bisa menempuh 3 kebijakan. “Pertama, negara Khilafah bisa mendistribusikan gas dan BBM langsung kepada rakyat,” terangnya.
Kedua, negara mendistribusikan gas dan BBM kepada rakyat dengan harga murah tanpa mengambil keuntungan sedikitpun. “Dengan kata lain negara menjual BBM ke rakyat dengan biaya operasional produksi dan distribusi,” terangnya kemudian.
Ketiga, mengambil keuntungan dari pengelolaan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat yang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, termasuk terpenuhi sandang, pangan dan papan. “Dengan demikian, khilafah bisa mengelola secara mandiri dan tidak diintervensi oleh negara manapun, terangnya lebih lanjut.
Ia menambahkan bahwa Khilafah akan mewujudkan swasembada energi. “Hasil dari pengelolaan energi akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya dan menjadi kekuatan bagi negara negara,” tegasnya.
Menurutnya, bukan saja mewujudkan kemandirian energi, tetapi juga bisa menjadikan energinya sebagai kekuatan diplomasi. Untuk itu, khilafah sejak pertama kali berdiri, segera melakukan pengembangan infrastruktur energi yang diperlukan untuk menjamin kebutuhan dan memastikan agar energi tersebut tidak keluar dari negara dan jatuh ke tangan negara-negara penjajah.
“Dalam khilafah BBM murah bukan lagi mimpi tapi menjadi kenyataan,” pungkasnya.[] Raras
